DLH Kaltim Targetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Ini Alami Kenaikan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kaltim tahun 2023 ditarget naik pada tahun 2023 ini dengan capaian pada angka 76,15.

Target Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim ini lebih tinggi dari tahun 2022, di angka 76,05.

Dalam realisasinya hanya 74,46 yang dinilai masih tergolong baik, jika melihat indikator IKLH.

Sementara itu, persentase target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2023 sebesar 29,33 persen.

Lebih tinggi dari tahun 2022 yang menargetkan 28,85 persen dengan realisasi sebesar 70,73 persen.

"Kita berharap di tahun 2023 target penurunan emisi gas akan semakin meningkat. Jadi lebih dari target yang disepakati, tahun ini masih dalam tahap perhitungan, mudah-mudahan tercapai," harap Kepala DLH Kaltim E.A. Rafiddin Rizal, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Inflasi Picu Kenaikan Harga Pokok di Balikpapan, Pengaruh Jelang Ramadhan

Program DLH Kaltim tahun 2023, terkait Indeks Kualitas Air (IKA) DLH juga menarget 53,85 persen.

"Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) ditargetkan sebesar 89,21. Sedangkan Indeks Kualitas lingkungan (IKL) 79,91, terakhir Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 83,66," terang Rafiddin Rizal.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tekankan ke Kabupaten/Kota agar prioritaskan program lingkungan hidup.

Bukan tanpa alasan, Isran Noor mendapatkan informasi data-data terkait Lingkungan Hidup naik, dan ini menjadi tanda daerah di seluruh Benua Etam harus terus memprogramkan terkait hal ini

Dilanjutkannya, bahwa Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Kaltim pada tahun 2022 untuk capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 76,05 atau secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sekitar 75,04.

Meski demikian, berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah, masih ada daerah yang sangat rendah IKLH-nya, seperti Kota Samarinda hanya 56,03.

Baca juga: DLH Kaltim Catat Emisi Gas Rumah Kaca Turun dan Lampaui Target

Sepuluh Kabupaten/Kota di Kaltim, masih ada daerah yang memiliki IKLH diatas capaian provinsi, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sekitar 82,65 persen.

Beberapa daerah juga tercatat cukup tinggi capaian IKLH-nya, yakni Kabupaten Kutai Barat 74,96 dan Kabupaten Berau 74,77.

Disusul, Kabupaten Paser 72,37, Kabupaten Kutai Kartanegara 71,65 dan Kabupaten Kutai Timur 71,64.

Sementara capaian IKLH dibawah poin 70 yakni Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 68,09, Kota Bontang 65,58 dan Kota Balikpapan 63,84.

Isran Noor menegaskan, pemerintah Kabupaten/Kota terus memprioritaskan program lingkungan hidup di masing-masing daerah.

Baca juga: Gelontoran APBN ke Kaltim untuk Ikut Bangun IKN Nusantara, Daerah Harus Cermati Aspek Hukumnya

Anggaran Rp 41 Miliar di Tahun 2023 untuk Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

DLH Kaltim akan mengelola anggaran Rp 41 miliar pada tahun 2023 guna pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Pengelolaan tersebut diantaranya: program pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan program tahun 2023 ini, DLH Kaltim mendapat anggaran dan proyeksi realisasi keuangan sebesar Rp 41 miliar.

"Berbagai program kegiatan yang telah direncanakan tahun sebelumnya," tegas Rafiddin Rizal.

Tak hanya pengendalian pencemaran dan keanekaragaman hayati.

Program lain juga akan dilakukan DLH Kaltim, seperti pengendalian bahan berbahaya, beracun dan limbah bahan berbahaya.

Lalu pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Minta Daerah Penyangga Siap Sokong IKN Nusantara

"Yang lainnya (program) siap dijalankan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, melakukan penanganan terhadap pengaduan masyarakat, pengelolaan persampahan, termasuk memberikan penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat yang berjasa terhadap pengelolaan lingkungan," jelasnya.

Ditegaskannya juga saat ini terdapat tujuh Kabupaten di Kaltim yang telah memenuhi 30 persen ruang terbuka hijau ( RTH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tujuh kabupaten tersebut, diantaranya Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Berau, dan Mahakam Ulu.

"Sementara tiga kota belum memenuhi karena luas wilayah memang kecil. Tiga kota itu adalah Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang," tandasnya Rafiddin Rizal. (*)