2 Persoalan Telekomunikasi di Kukar, Anak Buah Mahfud MD Petakan Masalah di Penyangga IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Anak buah Mahfud MD, Menko Polhukam, datang berkunjung ke Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timu, Rabu 15 Maret 2023. 

Yakni sebuah kabupaten di Kalimantan Timur yang dekat dengan kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang lokasinya di Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Siapkah orang dari Kemenko Polhukam yang datang ke lokasi Kukar? Kabarnya membahas soal infrastruktur telekomunikasi di IKN Nusantara.  

Dalam kegiatan itu turut menghadirkan PLN, Provider dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kalimantan Timur.

Baca juga: Ada Insentif, John Riady Beber Lippo Tertarik Bangun RS Siloam di IKN Nusantara

Kunjungan tersebut membahas pembangunan infrastruktur komunikasi di daerah penyangga atau mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Budi Eko menyebut, pihaknya menjembatani kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

Kemenko Polhukam akan berusaha memetakan masalah di daerah penyangga IKN Nusantara. Terutama terkait masalah blankspot. 

Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mencari solusi dari akar permasalahan dengan menawarkan sejumlah opsi.

Melalui pemberian subsidi maupun merespon apa yang dibutuhkan oleh daerah penyangga IKN Nusantara.

"Kita mengunjungi daerah penyangga IKN, ketika IKN siap maka daerah penyangga tidak boleh tertinggal dalam hal telekomunikasi. Jadi tidak ada kesenjangan," ujarnya.

Baca juga: Jangka Waktu HGU, HGB, Hak Pakai di IKN Nusantara di PP 12/2023 Dinilai Melanggar UU Pokok Agraria

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto memaparkan sejumlah masalah telekomunikasi di Kukar.

Pertama, masih ada sejumlah program Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang belum berjalan maksimal.

Hal ini diakibatkan karena tumpang tindihnya program antara pemerintah daerah dengan provider yang telah mendapat penugasan untuk mengatasi blankspot.

"Kita sudah minta provider untuk menyelaraskan program. Dengan begitu akan lebih efisien dalam kemanfaatan anggaran," kata Dafip.

Kedua, penyediaan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Kartanegara masih berada di wilayah perkotaan.