Ibu Kota Negara
Intiland dan Nindya Karya Investasi Rp 19,8 Triliun di Proyek Hunian IKN Nusantara Kaltim
PT Intiland dan PT Nindya karya investasi Rp 19,8 Triliun di proyek hunian IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - PT Intiland dan PT Nindya karya investasi Rp 19,8 Triliun di proyek hunian IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal itu dibeberkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.
Ia mengungkapkan dua perusahaan yang segera merealisasikan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di IKN Nusantara.
Diketahui PT Intiland Development Tbk senilai Rp 10 triliun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (Persero) Rp 9,8 triliun.
Baca juga: Dishub Samarinda Mantapkan Layanan Bus untuk Perkuat Konektivitas Menuju IKN
Sehingga, total besaran investasi lewat KPBU yang segera masuk ke IKN adalah Rp 19,8 triliun dalam bentuk proyek hunian.
"Yang dua sudah ada di Menteri Keuangan, RPDP-nya. Semua sudah, karena kami dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur) prosesnya," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/09/2025) melansir Kompas.com.
Lanjutnya, apabila RPDP tersebut sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, maka Otorita IKN akan segera melakukan tender.
Selain itu, Basuki mengatakan total ada 11 calon pemrakarsa KPBU untuk proyek hunian di IKN, termasuk Intiland dan Nindya Karya, dengan total potensi investasi mencapai Rp 52 triliun.
"KPBU ada 11 pemrakarsa KPBU untuk 164 tower dan 129 hunian tapak, dengan total Rp 52 triliun. Ini sedang kita proses," ujar Basuki melanjutkan.
Baca juga: Perusahaan Uni Emirat Arab Bangun Mal dan Masjid di IKN Senilai Rp 3,7 Triliun
Bangun Rumah DPR Rumah pimpinan beserta anggota DPR RI di IKN akan dibangun tahun ini.
Berbeda dengan KPBU, hunian untuk unsur legislatif ini bakal dibangun pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu sudah dimulai tahun ini yang sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," kata Basuki pada kesempatan yang sama.
Basuki mengatakan, proyek hunian ini akan digarap dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2025-2027.
Total ada 732 rumah yang akan dibangun untuk pimpinan dan anggota DPR RI di IKN.
Rinciannya, sebanyak 3 rumah tapak untuk Ketua DPR dan 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR dengan masing-masing luasnya 580 meter persegi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.