Akomodir Pengadaan Tanah untuk Investor, Biaya Pembangunan IKN Nusantara Bengkak

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi meminta tambahan lahan untuk investor yang akan masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal ini membuat alokasi biaya pembangunan IKN Nusantara di 2023, membengkak.

Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, akan ada tambahan sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun untuk pembangunan IKN.

Adapun pagu anggaran IKN yang sebelumnya ditetapkan tahun ini yakni sebesar Rp 23 triliun.

“Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub dan beberapa kementerian itu sekitar Rp 23 triliun. Tapi ada tambahan-tambahan baru.

Tambahannya ya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun.

Tapi diperkirakan masih akan bertambah,” tutur Isa dalam media briefing, Selasa (21/3).

Baca juga: Digital, Tol IKN Nusantara Tanpa Antre di Gerbang, Tol Balikpapan-Samarinda Kebagian

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut karena ada permintaan pembangunan tambahan dari Presiden Joko Widodo. Sehingga membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan tersebut.

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

“Tambahan-tambahan baru, misalnya pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor, nah itu nanti perlu land development,” imbuhnya.

Sebelumnya, The Straits Times, menulis, Jokowi mengungkapkan, saat ini sudah ada sembilan RS dan tujuh universitas telah menyatakan minat untuk hadir di IKN.

Beberapa di antaranya didukung dengan kemitraan asing.

Baca juga: Transfer Teknologi Jadi Kunci Pembangunan IKN Nusantara Memanfaatkan Produk Lokal

Jokowi mengatakan, dia berharap RS Singapura seperti Mount Elizabeth dan Gleneagles Hospital beserta universitasnya dapat melakukan hal yang sama.

Sehingga, Presiden berharap investor Singapura akan bermitra dengan Indonesia dalam hal ini.

Sebab, lanjut Presiden, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai insentif kepada investor.

Termasuk dalam insentif yang dimaksud yakni tax holiday dan pemberian izin hak atas tanah yang lebih panjang.

Dalam sebuah wawancara pada Rabu, Jokowi menyatakan, saat ini ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang baik.

Sejalan dengan kondisi tersebut, banyak potensi yang bisa digali dari Indonesia.

“Perekonomian Indonesia juga dalam posisi yang baik. Banyak potensi yang bisa digali,” ujarnya masih dilansir dari The Straits Times.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi yakin sejumlah infrastruktur seperti Istana Kepresidenan dan gedung pemerintahan di IKN diharapkan bisa siap pada kuartal kedua 2023.

Setelah itu, investor dapat mulai membangun RS, universitas, dan hotel.

Meski demikian, Jokowi juga mengakui bahwa proyek tersebut memiliki tantangan dan hambatan. Salah satunya pembukaan lahan.

“Kami ingin bergerak cepat, tetapi pembukaan lahan membutuhkan waktu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengungkapkan, IKN diharapkan bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah kepadatan dan kemacetan Jakarta.

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah akan dipindahkan ke IKN secara bertahap mulai tahun 2024. (*)