Tangkal Radikalisme di IKN Nusantara, TNI Masih Kekurangan 3 Kodim dan 596 Babinsa

TRIBUNKALTIM.CO - Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman mengakui masih kekurangan gelar satuan dan komando distrik militer (kodim) di tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu disampaikan Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Panglima Kodam VI/Mulawarman Brigjen Ivancius Siagian dalam webinar "IKN dan Mitigasi Radikalisme-Terorisme" yang digelar Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

Penguatan gelar satuan dan penambahan kodim itu diperlukan untuk mengantisipasi ancaman, terutama ancaman ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Dari tiga provinsi yang ada, kami masih kekurangan tiga kodim," ujar Ivan dalam webinar yang dipantau pada Kamis (23/3/2023).

Ivan mencontohkan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, wilayah yang berbatasan dengan Malaysia.

Di lokasi tersebut belum memiliki gelar satuan yang memadai.

"Hanya ada dua pos (jaga), ditambah satu koramil (komando rayon militer), ini masih belum efektif untuk bisa mencegah radikalisme," kata Ivan.

"Oleh karena itu, nanti di daerah itu akan kami bangun satu kodim baru untuk memperkuat peran kodam dalam mencegah radikalisme," ucap Ivan menambahkan.

Kemudian dua kodim lain rencananya akan dibangun di Kalimantan Selatan.

Adapun dari sisi personel Babinsa, Ivan menyebutkan bahwa Kodam VI/Mulawarman kekurangan 596 personel.

"Gelar satuan ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi untuk cegah dini dan deteksi dengan efektif," kata Ivan.

Dalam kesempatan yang sama, Ivan juga menyebutkan, setidaknya ada tiga kejahatan yang berpotensi masuk ke IKN, yaitu penyelundupan narkoba, radikalisme, dan terorisme.

"Untuk diketahui, baru saja Batalyon Infanteri 621 di perbatasan Kaltara (Kalimantan Utara) itu menangkap 24 kliogram sabu-sabu.

Bisa kita bayangkan apabila sabu-sabu sejumlah itu masuk ke IKN, berapa anak muda kita yang rusak?" kata Ivan.

Ivan juga menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masuk lima besar wilayah rawan aksi radikalisme.