Bupati Berau Komitmen Wujudkan Upaya Pemberantasan Korupsi Terintegritas

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Berau pada 2022 berada di posisi ke 10 kabupaten/kota.

Sedangkan, pada 2021 sebesar 52 persen atau di posisi 9 dari 11 kabupaten/kota se-Kaltim. Terjadi peningkatan nilai sebesar 4,95 persen dari tahun 2021 tapi, secara peringkat justru menurun. Hal itu dikarenakan kabupaten/kota lain mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga walaupun Berau nilainya meningkat. Tetapi, peringkatnya menurun karena progresnya yang kurang signifikan. 

Bupati Berau, Sri Juniarsih menyatakan siap untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Baca juga: Disnakertrans Berau Masih Tunggu Instruksi Bentuk Posko Pengaduan THR

Ia berkomitmen anti korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Pihaknya akan terus melakukan pengelolaan keuangan yang tertib pada perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Serta melaksanakan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi serta bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Menyelenggarakan managemen aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Hingga menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan. 

Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Berau mengikuti rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Berau untuk meningkatkan progres dengan memenuhi 8 area monitoring center for prevention (MCP).

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Kabupaten Berau Hari Ini 28 Maret 2023

Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. 

“Delapan area itu terdiri dari 30 indikator dan 63 sub indikator yang harus dipenuhi agar dapat memberikan hasil yang optimal,” ucapnya, Selasa (28/3/2023).

Kedelapan area MCP tersebut akan ditindaklanjuti secara optimal sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap trisula strategi pemberantasan korupsi yang diusung KPK yakni, memberantas korupsi dengan upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap MCP Pemkab Berau telah melakukan beberapa aksi yakni, memaksimalkan pelayanan publik salah satunya lewat perizinan yang mencapai 90,76 persen pada 2022. Sosialisasi anti korupsi melalui tenaga pendidik. Tahun ini juga Inspektorat Berau bekerja sama dengan BPKP mengadakan diklat manajemen risiko yang akan diikui 34 perangkat daerah. 

“Kami juga melakukan lelang jabatan untuk menyaring pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja,” imbuhnya. 

Ia berharap capaian MCP Kabupaten Berau tahun ini dapat meningkat. Indikasi korupsi pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Berau dapat dicegah sedinu mungkin. Sehingga, selaras dengan salah satu misi Kabupaten Berau. Yakni meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. 

“Kepada semua unsur yang terlibat dalam jaringan pencegahan korupsi melalui MCP dapat menindaklanjuti evaluasi KPK seoptimal mungkin sebagai bentuk nyata yang kooperatif dari semua unsur yang terkait,” tutupnya. (*)