Rencana Pembangunan Bandara VIP di IKN Nusantara Disorot, Mulai dari Fungsi hingga Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Pemerintah membangun Bandara VIP di IKN Nusantara dikritisi mulai dari fungsi, anggadan hingga peluang keberadaan investor. 

Pemerintah telah menyiapkan sederet rencana pembangunan di IKN Nusantara, salah satunya adalah pembangunan Bandara VIP di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut Bandara VIP rencananya akan dibangun sekitar 10 km dari IKN Nusantara.

Menteri Perhubungan juga menyebut Kementerian Perhubungan sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Nantinya, Kemenhub dan Kementerian PUPR akan mencari konraktor terbaik untuk pembangunan Bandara VIP di IKN Nusantara ini. 

Bahkan Budi Karya Sumadi juga menyebut sudah ada tiga investor yang sangat berminat dalam pembangunan Bandara VIP IKN Nusantara ini.

Namun Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebutuhan bandara VIP dekat IKN sepertinya hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat. 

Sebab, jika bertujuan menarik minat investor, sepertinya bukan lewat pembangunan bandara.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Bhima mengatakan, proses investor melakukan realisasi investasi dimulai dari mencermati rencana pembangunan IKN.

Kemudian melakukan due dilligence apakah proyek secara finansial menguntungkan.

Baca juga: Rumah Sakit Sepaku Disiapkan jadi RS Trauma Center di IKN Nusantara

“Kalau untung, calon investor pasti tertarik, sebaliknya jika masih ada ketidakpastian tinggi terutama jelang pemilu hingga belum ada kepastian berapa penduduk yang menempati IKN, ya mereka akan mundur,” ujar Bhima saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (26/3).

Bhima menyebut, investor yang mengecek perkembangan fisik pembangunan IKN belum terlalu dibutuhkan.

Sebab, sejauh ini sebagian masih berbentuk lahan hutan tanaman industri.

“Sebenarnya fungsi bandara VIP jadi dipertanyakan, selain tentu pemborosan anggaran negara,” ucap Bhima.  

Tiga Investor disebut Sangat Berminat

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan rencana pembangunan Bandara VIP di IKN Nusantara sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden bahwa bandara VIP di IKN itu akan kita bangun.

Kami bersama sama dengan Kementerian PUPR sudah melakukan suatu pembahasan kita akan mencari kontraktor yang terbaik," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Dan insyaallah pada Mei atau Juni sudah bisa efektif (pembangunan).

Yang lokasinya kira-kira 10 kilometer-lah dari IKN," ungkapnya.

Baca juga: 3 Langkah BWS Atasi Banjir di IKN Nusantara, Terjadi di Ring II, Ada 6 Sungai di IKN

Menurut Budi, keseluruhan proses pembangunan bandara VIP ini memerlukan investor.

Oleh karenanya, Budi mengajak stakeholder terkait untuk sama-sama melakukan kampanye untuk berinvestasi di IKN.

"Saya pikir kita harus sama-sama campaign.

Ya jadi saya ke India, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Korea, ke Jepang itu kita lakukan itu dan mereka tertarik," ungkap Budi.

"Bandara juga sebenarnya bisa juga kita awal melakukan investasi setelah itu investor (swasta, asing) itu masuk di dalamnya.

Berapa persen seperti (yang terjadi di) Bandara Kualanamu," tuturnya.

Budi menambahkan, saat bertemu investor dari India, Jepang, dan Korea Selatan pada pekan lalu, ketiga pihak menyatakan sangat berminat.

Namun, proses investasi secara riil masih memerlukan waktu.

"Tapi memang ini butuh waktu.

Karena mereka membutuhkan suatu asesmen tentang bagaimana bantuan (kemudahan investasi) itu efektif," tambahnya.

Baca juga: Sistem Transportasi IKN Nusantara Dirancang untuk Angkutan Umum Berbasis Listrik

Anggaran IKN Nusantara Membengkak

Kebutuhan anggaran untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan masih akan bertambah lagi. 

Sebelumnya, pagu anggaran IKN Nusantara tahun ini ditetapkan Rp 23 triliun, namun kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran Rp 7-8 triliuan.

Dengan permintaan tambahan anggaran dari Kementerian PUPR tersebut, anggaran IKN Nusantara akan tembus hingga Rp 30 triliun.

Kebutuhan anggaran untuk IKN Nusantara ini, menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bisa bertambah lagi. 

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, akan ada tambahan sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

Adapun pagu anggaran IKN yang sebelumnya ditetapkan tahun ini yakni sebesar Rp 23 triliun.

"Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub dan beberapa kementerian itu sekitar Rp 23 triliun.

Tapi ada tambahan-tambahan baru.

Tambahannya ya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun.

Tapi diperkirakan masih akan bertambah,” tutur Isa dalam media briefing, Selasa (21/3).

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut karena ada permintaan pembangunan tambahan dari Presiden Joko Widodo.

Sehingga membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan tersebut.

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Tambahan-tambahan baru, misalnya pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor, nah itu nanti perlu land development,” imbuhnya.

Baca juga: Canggih, Kegunaan Kartu Multifungsi yang Diberikan ke 16 Ribu Pekerja IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara