Rp 51 Triliun Habis Buat Bangun Belasan Ribu Apartemen Hunian ASN di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan hunian bagi ASN dan Hankam di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, sangat besar.

Hal itu dikemukakan Menteri PUPR dalam Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka Pembahasan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, pada Rabu (29/03/2023).

Dilansir dari Kompas.com, Basuki menyampaikan, terdapat beberapa skenario skema pembiayaan penyediaan perumahan di IKN.

Karena jika ditotal, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 51,4 triliun.

"16.990 unit rumah untuk ASN dan Hankam, hingga Januari 2023 yaitu 2.585 unit diusulkan dibangun menggunakan APBN dengan estimasi biaya sebesar Rp 9,4 triliun," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Berikutnya, untuk pembangunan sebanyak 9.295 unit rumah direncanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi biaya sebesar Rp 35,8 triliun.

"Serta, 5.110 unit rusun milik perlu mengajak investasi swasta/pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp 6,2 triliun," jelasnya.

Sebelumnya Menteri PUPR itu menargetkan pembangunan hunian ASN dan Hankam di IKN, bisa dimulai pada Juni atau Juli 2023.

Jika demikian, pekerjaan bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkannya usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (30/01/2023) lalu.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri.

ASN ada 11.000, TNI-Polri sekitar 5.000," jelasnya dikutip dari laman Sekretariat Presiden. Menurut dia, hunian model rusun/apartemen dipilih kareba sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN.

Dengan begitu, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan dan menebang hutan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau enggak (berbentuk) tower, makin menyebar.

Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," tandas Basuki.

Sebelumnya, Fungsional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Farida Dewi Maharani mengatakan, minimal kebutuhan-kebutuhan dasar hidup di IKN bisa terpenuhi.

Misalnya seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari, sekolah untuk ASN yang memiliki keluarga yang masih sekolah minimal SD-SMA, dan rumah sakit.

Jika kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada alasan bagi ASN untuk menolak pindah.

"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi.

Dan buat yang berkeluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi, seperti dikutip dari rilis, Senin (27/3/2023).

Menurut Dewi, ASN tidak akan menolak untuk dipindahkan selama mereka mereka mendapat informasi yang jelas terkait proses pemindahan.

Dalam jangka panjang, pindahnya ibu kota diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, dengan memperbaiki tata kelola Pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)