Tak Mungkin Damai, Ukraina Jadi Medan Perang Hibrida Antara Rusia vs Musuh-Musuhnya

TRIBUNKALTIM.CO - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak ada solusi politik atau diplomatik yang mungkin dapat diambil untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung dengan Ukraina saat ini.

Ia menambahkan bahwa Rusia menyesalkan jalan lain untuk resolusi tidak terbuka.

Dilansir dari Tribunnews.com, berbicara kepada wartawan Rusia pada Rabu (29/3/2023) kemarin, Peskov menegaskan kembali tekad Rusia untuk mencapai tujuannya, yang digariskan oleh Presiden Vladimir Putin pada awal operasi militer lebih dari setahun lalu.

"Kami telah berulang kali mengatakan bahwa tujuan Rusia dapat dicapai dengan berbagai cara.

Ini adalah politik diplomatik, tapi jika politik diplomatik saat ini tidak mungkin, dan dalam kasus Ukraina itu tidak mungkin, dengan sangat menyesal kami harus melalui sarana militer yaitu melalui operasi militer khusus," kata Peskov.

Kendati menyebut hanya ada solusi militer, ia tidak memberikan perkiraan mengenai kapan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina ini akan berakhir.

Baca juga: Rusia Ancam 2 Negara Tetangganya Bernasib Seperti Ukraina Jika Berani Gabung NATO

Peskov hanya menjawab pertanyaan itu kembali ke Kementerian Pertahanan negara itu.

Dikutip dari laman Russia Today, Kamis (30/3/2023), pada saat yang sama, dirinya mengatakan bahwa konflik yang lebih luas yakni 'perang hibrida' antara Rusia dan musuh-musuhnya, kemungkinan akan terjadi berlarut-larut untuk waktu yang lama.

"Konfrontasi dengan negara-negara yang bermusuhan ini, dengan negara-negara yang tidak bersahabat, ini adalah perang hibrida yang mereka lepaskan ke negara kita, itu akan berlangsung lama," jelas Peskov.

Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin menegaskan bahwa tujuan Rusia untuk operasi Ukraina tidak berubah.

Sedangkan solusi militer adalah satu-satunya cara untuk mencapai 'perdamaian yang komprehensif, adil dan berkelanjutan di Ukraina dan Eropa'.

Rusia pun menyerukan status netral, non blok untuk Ukraina yang didemiliterisasi dan didenazikasi.

Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu menegaskan bahwa Ukraina harus membatalkan rencananya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa (UE).

"Rusia juga menuntut Ukraina menegaskan status non nuklirnya. Selain itu, Ukraina dan komunitas internasional harus mengakui 'realitas teritorial' baru di lapangan," tegas Galuzin pada Rabu kemarin.

Hal ini mengacu pada penggabungan empat bekas wilayah Ukraina yakni Kherson dan Zaporozhye, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk ke Rusia setelah diadakannya referendum pada September lalu.