Darurat Stunting, Pemkot Samarinda Lakukan Aksi Nyata

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menurut laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Samarinda naik dari 20 persen menjadi 25 persen.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, saat menyampaikan hasil rapat koordinasi Tim Audit Kasus Stunting semester 1 tahun 2023 yang digelar di Ruang Rapat Sembuyutan, Balai Kota Samarinda pada Kamis (6/4/2023).

Ia mendorong pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Camat, Lurah dan Puskesmas di Kota Samarinda untuk memulai aksi nyata.

“Anak tidak sekolah dari keluarga beresiko stunting, segera lapor. Perbaikan pemukiman kumuh juga. Pemukiman kumuh merupakan faktor kesehatan buruk,” Rusmadi mengarahkan.

Baca juga: Bertemu Bersama IDI, Wawali Samarinda Rusmadi: Stunting Ini Urusan Masa Depan Bangsa

“Kita harus tuntaskan stunting ini mulai dari maksimalkan aspek pengetahuan, pendidikan, serta pola asuh,” tambah Rusmadi.

Sebagai daerah dengan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Pemkot (Pemerintah Kota) Samarinda berupaya untuk terus menjamin masyarakat agar memiliki akses dalam kebutuhan layanan kesehatan. 

“Jika ada anak yang tidak memiliki atau tidak aktif BPJS Kesehatannya, maka saya sampaikan pemerintah telah mengarahkan untuk tetap diberikan pelayanan kesehatan,” kata Rusmadi.

Namun ia juga memaparkan bahwa terdapat faktor lain yang tidak kalah penting dilakukan dalam rangka menurunkan angka stunting.

Baca juga: Cegah Stunting, DPPKB Kutai Timur Miliki 86 Kelompok BKB di 17 Kecamatan

“Bukan hanya persoalan kesehatan, makanan dan penyakit, ada hal-hal terkait yaitu ekonomi, pemukiman, dan sanitasi yang baik juga faktor yang penting,” ujar Rusmadi.

“Pada rapat audit stunting tadi saya ajak kita semua agar bisa menangani stunting secara tuntas,” harap Rusmadi. (*)