Gubernur Isran Noor Wanti-wanti Pembangunan IKN Nusantara Agar Antisipasi Masalah Sosial

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mewanti-wanti agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa mengantisipasi masalah sosial.

Pembangunan IKN yang terus bergerak, secara ekonomi turut berdampak positif bagi Kaltim

Selain anggaran pusat juga mengalir deras, Kaltim turut merasakan ramainya kunjungan karena IKN Nusantara juga jadi magnet investasi.

Meski begitu, perencanaan IKN diingatkan Isran Noor agar tidak mengabaikan potensi masalah-masalah sosial jangka panjang.

Diakuinya juga bahwa hal ini telah disampaikan pada Otorita IKN (OIKN) dalam satu diskusi yang juga dihadiri Deputi Bidang Sarana dan Prasarana IKN belum lama ini.

Baca juga: LKPP Gelar Konsolidasi di Balikpapan, Isran Noor Sebut Perkembangan IKN Milik Kepentingan Bersama

Baca juga: Jokowi Ajak Rombongan Investor Tinjau IKN Nusantara Habis Lebaran, Siapkan Peta

"Saya minta para perencana IKN tidak melupakan potensi masalah-masalah sosial di masa depan (saat diskusi dengan OIKN)," ungkap Isran Noor.

"Jangan sampai terulang membangun ibu kota negara, tapi terjadi jomplang dengan kawasan sekitarnya," sambungnya.

Isran Noor yang juga Anggota Tim Penasihat Otorita IKN berpendapat, agar seperti semangat awalnya.

IKN Nusantara dibangun untuk mengubah konsep pembangunan yang Jawa sentris, menjadi Indonesia sentris.

Pembangunan yang lebih merata berkeadilan ke seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, rencana ini tidak bisa terealisasi dengan lancar jika perencanaan IKN tidak secara cermat menghitung masalah-masalah sosial jangka panjang.

"Memang tidak ada yang namanya perubahan besar yang tidak ada masalah. Pasti ada," menurut Isran Noor

"Tapi bagaimana kita menyiapkan solusi dan menghadapinya dengan tenang. Saya yakin perubahan besar dari IKN ini sangat mulia dan sangat baik untuk Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengingatkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi semua pekerja dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru ini.

"Total bisa mencapai 250.000 orang yang akan bekerja di proyek infrastruktur IKN ini Seperempat juta orang akan bekerja di sini. Maka mereka harus dilindungi, harus diantisipasi," kata Isran Noor.

Selain ketentuan sudah mengatur perlindungan hak pekerja, dia juga yakin pekerjaan proyek di IKN Nusantara memiliki risiko tinggi.

"Perlindungan ini sangat penting karena mereka bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Antisipasi berbagai potensi masalah, salah satunya terkait risiko kecelakaan kerja di sekitar proyek IKN," pungkasnya.

Tak hanya Isran Noor, kekhawatiran masalah sosial yang timbul terhadap para pekerja di IKN Nusantara datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim.

Apindo mengaku khawatir dengan adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terkait pembayaran THR tahun 2023 ini tidak ditaati pengusaha dari luar Kaltim yang mengerjakan proyek pembangunan IKN Nusantara.

Pihaknya khawatir perusahaan dari luar Bumi Mulawarman, kurang menaati aturan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04.00/111/2023 tentang THR dan cuti bersama Lebaran 2023.

Kekhawatiran berdasarkan adanya proyek IKN Nusantara banyak perusahaan atau pengusaha yang tidak atau belum terpantau oleh pihaknya bahkan Disnaker sekalipun.

Di samping itu pula banyak juga proyek di sektor Migas yang juga belum terpantau oleh pihaknya dan mungkin juga Disnaker secara keseluruhan.

Baca juga: Kantongi 167 LoI, Otorita Yakin Investor Mulai Investasi di IKN Nusantara Tahun Ini

"Hal ini yang kita khawatirkan, mungkin Disnaker belum sepenuhnya memantau perusahaan yang masuk di proyek IKN ini atau proyek lain, nah ini kita yang sulit untuk memantaunya, sebut Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo.

Slamet berharap agar jangan sampai di Kaltim yang telah beberapa tahun belakangan sudah melaksanakan pembayaran THR atau perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR dengan baik dianggap sebaliknya.

Contohnya, dengan adanya perusahaan luar yang tidak melaksanakan pembayaran THR sesuai aturan.

Nantinya bisa berimbas pada nama Kaltim yang dianggap tidak disiplin dalam membayar THR para karyawan.

"Ini juga yang perlu kita pantau dan kita sikapi nantinya (bersama). Jadi khawatir ya itu," tandas Slamet. (*)