Polres Tana Tidung Sarankan Warga Komunikasi Pemkab Pasca Pemblokiran Pusat Pemerintahan

TRIBUNKALTIM.CO- Polres Tana Tidung menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah.

Hal ini untuk menyelesaikan permasalahan lahan di pusat pemerintahan atau Puspem Tana Tidung.

Apalagi sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan memblokir pusat pemerintahan tersebut. 

Kapolres Tana Tidung, AKBP Didik Purwanto berharap, dapat dikomunikasikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Baca juga: Penyelesaian Lahan Warga di Pusat Pemerintahan Tana Tidung Segera Diumumkan

Baca juga: 164 Pegawai Negeri Sipil Diambil Sumpah oleh Bupati Tana Tidung: PNS Bukan Raja

"Permasalahan apa yang belum tuntas di masyarakat, alangkah baiknya dibicarakan lebih bijak dengan Pemerintah Daerah," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Jumat (14/4/2023)

Menurutnya, ada miskomunikasi antara sejumlah masyarakat yang memiliki lahan di Puspem dengan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Bisa saja beberapa pemilik lahan berpikir ada pekerjaan pembangunan Puspem, maka ganti rugi sudah dilakukan.

Padahal, terkait ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung ini masih tahap proses.

"Misal ada yang merasa belum terima ganti rugi. Nah inilah yang harus dikomunikasikan, harus diperjelas," katanya.

Baca juga: Disperindagkop Tana Tidung Gelar Pasar Murah Digelar di 4 Kecamatan

Sebab itu dia menyampaikan, perlunya pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk duduk semeja dengan pemerintah Tana Tidung.

"Sehingga apa yang menjadi keinginan maupun kendala masyarakat, ataupun tahapan yang masih berproses ini bisa tersampaikan," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Soal Pemblokiran Puspem Tana Tidung, Polres KTT Harap Permasalahan Diselesaikan dan Dikomunikasikan, https://kaltara.tribunnews.com/2023/04/14/soal-pemblokiran-puspem-tana-tidung-polres-ktt-harap-permasalahan-diselesaikan-dan-dikomunikasikan.