Berita Kaltim Terkini

DPRD Kaltim Usulkan 500 Pokir di Musrenbang RKPD 2024 dari Hasil Reses 55 Anggota Dewan

DPRD Provinsi Kaltim menyerahkan daftar entri pokok-pokok pikiran (pokir) pada Musrenbang RKPD 2024 kepada Gubernur Isran Noor, Senin (17/4/2023)

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Wakil Ketua DPRD Seno Aji bersama unsur pimpinan hadir dalam Musrenbang RKPD 2024, di pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur, Kota Samarinda, Senin (17/4/2023).TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA- DPRD Provinsi Kaltim menyerahkan daftar entri pokok-pokok pikiran (pokir) pada Musrenbang RKPD 2024 kepada Gubernur Isran Noor, Senin (17/4/2023).

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menjelaskan pihaknya juga menyampaikan hasil aspirasi masyarakat dan kajian pihaknya terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini.

"Kami dprd memberi apresiasi telah dapat meningkatkan APBD sebesar 17,5 triliun, hal ini jadi spirit bekerja melayani masyarakat," sebut Seno Aji, saat berada di Pendopo Odah Etam, kantor Gubernur Kaltim.

Dijelaskan lebih lanjut, secara umum dalam pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota dewan kaltim, tersirat harapan masyarakat untuk prioritas pembangunan yang lebih luas dan merata.

Baca juga: Wakil Ketua BK DPRD Kaltim Harun Kritisi Kebijakan Pemerintah Impor Beras

Baca juga: DPRD Kaltim Respons Aksi Mahasiswa Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja dan Tambang Ilegal

DPRD Kaltim berharap Pemprov meningkatkan bantuan keuangan ke pemerintah Kabupaten/Kota serta mempermudah tata cara usulan kegiatan.

Seno Aji kembali menggulirkan wacana merevisi Pergub 49 tahun 2020.

Menurut dewan, dalam pasal 5, dimana besaran bantuan keuangan minimal Rp 2,5 miliar per paket kegiatan membatasi hak masyarakat dalam mendapat pembangunan yang merata.

"Saya yakin dan percaya pak gubernur memahami hal ini," kata Seno Aji.

Infrastruktur dasar dan konektivitas yang belum sepenuhnya merata juga turut disampaikan.

Seperti contoh wilayah tengah Kaltim yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga jadi penghambat kegiatan ekonomi dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti di Kabupaten Kubar dan Mahulu.

Potensi lahan pertanian juga harus dikembangkan secara terpadu.

Kendala pupuk, minimal infrastruktur lahan pertanian, mekanisasi alat pertanian, ini merupakan masalah dasar yang dialami petani Kaltim, yang butuh solusi dan sumber pendanaan.

"Kaltim menjadi IKN, kebutuhan pangan sangat besar, Kaltim sebagai mitra strategis harus didorong kembangkan potensi pertanian dan tanaman pangan lebih produktif," terang Seno Aji.

Dalam kesempatan ini DPRD Kaltim menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan, usulan hasil reses 55 anggota.

Baca juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Hari Raya Idul Fitri

Seno Aji memaparkan, adapun pokir yang diusulkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebanyak 586 usulan dengan status validasi sebanyak 498 usulan kegiatan dan program.

"Dengan harapan usulan-usulan kegiatan ini mohon jadi prioritas untuk dianggarkan di APBD tahun 2024 baik murni maupun perubahan," tandasnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved