Jumlah Terbatas, Lokasi Strategis di KIPP IKN Nusantara, Hunian Ini Bisa Dimiliki

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri yang bertugas di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah memutuskan, hunian bagi ASN, TNI/Polri bisa menjadi milik pribadi.

Dilansir dari Kontan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, 30 persen hunian ASN, TNI dan Polri di IKN dapat menjadi milik pribadi.

Adapun 70 persen hunian ASN, TNI dan Polri di IKN akan tetap menjadi milik negara.

Hunian yang dapat dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri tersebut baik berupa apartemen ataupun rumah tapak.

Hal tersebut diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/4).

Baca juga: Jokowi Instruksikan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan IKN Nusantara Segera Dibangun

"Rumah tapak bisa sekali lagi saya ingin menambahkan bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki.

Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso dalam keterangan pers di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Sebelumnya pada Januari lalu diputuskan bahwa akan ada 16.990 orang yang akan dipindahkan ke IKN. Terdiri dari 11.200 ASN, sekitar 1.600 personel Polri dan sisanya atau sekitar 3.000 lebih personel TNI.

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe menerangkan, 70 persen rumah dinas ASN, TNI dan Polri di IKN nantinya tidak bisa dijual belikan.

Hal tersebut lantaran kepemilikannya menjadi milik negara.

Pertimbangan 70 % hunian akan menjadi milik negara, menurut Dhony, ASN maupun TNI/Polri yang bekerja di IKN akan selalu ada pembaharuan.

Sehingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP tidak akan menjadi kota yang ditinggali para pensiunan.

Selain itu ASN yang baru ditugaskan ke IKN nantinya tidak tinggal jauh dari tempat mereka bekerja.

Sedangkan 30 % -nya hunian tersebut dapat dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri.

"Kemudian, 30 % itu bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam (TNI/Polri) atau masyarakat umum.

Dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak yang diperlukan oleh warga untuk tinggal," jelas Dhony.

Adapun sarana prasarana tersebut salah satunya ialah sekolah.

Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo pembangunan sekolah di IKN diminta untuk dipercepat.

Nantinya akan ada bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul di IKN baik bagi sekolah negeri ataupun swasta.

Selain itu di sektor kesehatan, Dhony menyebut, ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat di IKN.

"Segera akan kita umumkan mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih yang sesuai dengan Pak Presiden yaitu rumah sakit unggul yang harus ada kerjasama dengan internasional," imbuhnya. (*)