Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud Lantik 3 Pejabat Tinggi Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud melantik 3 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang berada pada ruang lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, di Auditorium Balai Kota, Kamis (27/4/2023).

Adapun pejabat yang baru dilantik adalah Edy Gunawan sebagai Kepala Dinas Sosial Balikpapan, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Balikpapan Tengah.

Heruressandy Setia Kesuma menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (UMKMP), yang sebelumnya menjabat Camat Balikpapan Selatan.

Kemudian, Rita dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pembangunan Kota Balikpapan.

Baca juga: Bacaleg PDIP Kutim Keluhkan Pelayanan Tes Kesehatan di RSUD Kudungga, Terkesan Belum Siap

Dalam pelantikan tersebut, Rahmad Mas'ud menuturkan agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik.

Dengan menjaga komitmen, dalam menjalankan pembangunan visi dan misi di kota Balikpapan.

"Jabatan Tinggi Pratama memiliki peran strategis, dalam mengarahkan sumber daya pada pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan, serta menghadapi tantangan dan perubahan," ujar Rahmad Mas'ud.

Lebih lanjut, ia mengatakan Pemerintah harus mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang akan muncul, seiring dengan semakin majunya pembangunan kota Balikpapan.

Baca juga: Tak Sampai Sebulan, Pendapatan UMKM Bleu By Astrid di Matahari Plaza Balikpapan Meningkat

"Termasuk lonjakan jumlah penduduk, ketersediaan air dan listrik, serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka meningkatkan daya saing daerah," jelas Rahmad Mas'ud.

Kemudian, ia menyampaikan untuk di bidang sosial, agar tetap meningkatkan kepedulian terhadap sesama, termasuk dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang.

"Tetapi juga mengantisipasi suhu politik, dengan munculnya hoax dan ujar-ujaran kebencian, yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat," ulas Rahmad Mas'ud.

Sehingga, ia menuturkan aparat Pemerintah harus memberikan edukasi yang baik ke masyarakat, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

"Termasuk netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan Pemilu, karena ada sanksi yang berat jika sampai terlibat di dalamnya," pungkasnya. (*)