Akhmed Reza Minta Tukar Guling Aset KPC dengan Pemerintah Segera Diselesaikan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti lambannya penanganan masalah tukar guling aset antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan pemerintah.

Politisi muda Partai Gerindra ini juga mendesak pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) yang ada di Bumi Etam, dapat mengatasi permasalahan yang tak kunjung usai dan berpotensi memicu kerusakan infrastruktur yang lebih parah di Kaltim.

Menurut Reza, proses yang berlarut-larut ini seakan dibiarkan tanpa kepastian. Padahal, dampak buruknya sudah sangat terasa di lapangan.

“Kita harus segera pastikan sampai mana proses tukar guling ini. Apakah sudah ada kesepakatan nilai antara DJKN dan Kementerian PUPR? Lalu, bagaimana dengan luasan wilayah yang berbeda antara PUPR dan ATR/BPN? Kenapa izin prinsip sampai sekarang belum juga keluar?,” tegas Reza saat diwawancarai pada Sabtu, 14 September 2025 kepada Tribun Kaltim. 

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan BLK dan Serapan Alumni untuk SDM IKN Nusantara

Ia menegaskan, sangat penting untuk segera melakukan konsultasi ulang dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan (DJKN) serta melibatkan BBPJN dan KPC agar masalah ini tidak semakin kusut.

Tak hanya soal tukar guling, Reza juga menyoroti lemahnya perencanaan program strategis nasional yang akan masuk ke Kaltim pada tahun 2026.

"Selama ini pemerintah hanya fokus membangun, tapi untuk merawat jalan dan jembatan masih sangat sulit," ujar Reza. 

Padahal, keluhan soal jalan rusak sudah jadi santapan sehari-hari para wakil rakyat dari masyarakat.

Ia pun mengungkap fakta mengejutkan, ada 169 titik jalan nasional di Kaltim yang rawan bencana, tetapi setiap tahunnya hanya mampu ditangani 10 hingga 15 titik saja.

"Ini sangat miris. Kalau pola seperti ini dipertahankan terus-menerus, kerusakan besar hanya tinggal menunggu waktu," tegas legislator dapil Kukar ini.

Reza mencontohkan, kerusakan jalan di Kilometer 28 Desa Batuah yang berada di poros Kukar–Kubar, hingga jalan di wilayah pesisir Kukar, perlu segera ditangani. 

Baca juga: Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Bahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025

Menurutnya, tanpa tindakan pencegahan, kerugian yang diderita masyarakat di masa depan akan semakin besar.

"Pencegahan harus jadi prioritas kita bersama, jangan sampai menunggu jalan ambruk dulu baru diperbaiki," pungkasnya. (*)