APBN yang Bisa Dipakai Bangun IKN Nusantara Cuma Rp 89,4 T, Tapi Investor Belum Ada

TRIBUNKALTIM.CO - Undang Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN telah diundangkan pada 15 Februari 2022.

Berbagai aturan pelaksana UU tersebut pun telah diterbitkan.

Namun, hingga saat ini tercatat belum ada investor yang merealisasikan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah dalam berbagai kesempatan mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sekitar Rp 466 triliun.

Jumlah itu terdiri dari APBN sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta sekitar Rp 253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD sekitar 123,2 triliun.

Artinya, porsi terbesar pembangunan IKN mengandalkan investasi dari KPBU dan swasta.

Baca juga: Pertaruhan Besar, Pengusaha Jawab Alasan Belum Realisasikan Investasi IKN Nusantara

Dilansir dari Kontan, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menjelaskan, berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menarik investasi telah diterbitkan.

Di antaranya Keputusan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pendanaan IKN, tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta Peraturan Pemerintah (PP) untuk kemudahan investasi di IKN.

“Berbagai minat investasi juga terlihat dari 182 LOI (Letter of Intent) yang diterima OIKN, mulai dari perusahaan dalam negeri hingga yang berasal dari mancanegara,” ujar Agung dikutip dari laman instagram @ikn_id, Rabu (3/5).

Otorita IKN mengatakan, dukungan yang hadir menunjukkan respon positif dunia terhadap pembangunan IKN.

Untuk itu, diperlukan optimisme bersama untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa membangun Nusantara.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini belum ada investasi yang terealisasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Menurutnya, pembangunan di IKN semuanya masih bersumber dari APBN.

"Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Meski IKN Nusantara Jadi Ibu Kota di 2024, Jakarta Tetap Jadi Magnet Buat Pendatang

Basuki menjelaskan, salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi adalah teknis untuk pembelian tanah.