Bambang Susantono Beber Jadwal Pembangunan Mal di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Saat ini proses pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Indonesia yang baru atau IKN Nusantarta di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tengah berjalan. 

Kabar terbaru, pihak otorita IKN Nusantara membeberkan agenda pembangunan pusat perbelanjaan di IKN Nusantara. 

Bambang Susantono beber jadwal pembangunan mall di IKN Nusantara saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, nantinya di kawasan ibu kota negara Nusantara akan dibangun beberapa fasilitas publik.

Baca juga: Halal Bi Halal KOJA Balikpapan, Cerita Danlanal Anak Betawi hingga Peluang IKN Nusantara

Seperti rumah sakit internasional salah satunya.

Hal tersebut dia kemukakan usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait investasi IKN di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5/2023).

"Misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKN ini," katanya dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Selain fasilitas infrastruktur dan publik, di kawasan IKN juga akan berdiri pusat perbelanjaan yang mulai dibangun pada 2024.

Juga akan dirajut, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk ekonomi, fasilitas sosial, dan juga untuk lifestyle.

Baca juga: Dampak Geliat Pembangunan IKN Nusantara, 7 Tenant Baru Buka Gerai di Mall Plaza Balikpapan Tahun Ini

"Misalnya akan ada satu tempat department store atau mal yang akan juga menjadi bagian dari ekosistem yang akan kita bentuk di tahap pertama tahun 2024 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," sambung Bambang.

Pembangunan rumah sakit internasional serta fasilitas lifestyle tersebut dipastikan tidak akan menggunakan keuangan negara melainkan dana investor atau pelaku usaha.

"Hal terakhir yang bisa saya sampaikan, beberapa bulan kedepan, kami akan segera mengumumkan beberapa proyek yang sudah matang yang oleh para pelaku usaha yang non-pemerintah atau non-APBN," jelas Bambang.

Sementara itu, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara per Maret 2023 telah mencapai 23 persen.

"Pembangunan KIPP IKN bahwa secara rata-rata sampai awal Maret 2023 sekitar 23 persen," kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga dalam unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR @kemenpupr dikutip Kompas.com.

Baca juga: Pakai Skema APBN dan KPBU, Apartemen ASN di IKN Nusantara Mulai Dibangun Juli Ini

Danis bilang, terdapat dua infrastruktur dasar yang pembangunannya sudah beres sepenuhnya, yaitu tiga ruas jalan logistik dan Embung Mentawir.

Kemudian untuk pembangunan Kantor Presiden, progresnya baru mencapai 5,8 persen pada periode yang sama.

Sementara Istana Presiden progres pembangunannya telah mencapai sekitar 8 persen.

Bukan Sekadar MoU

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe mengatakan, hingga kini, para investor baru sekadar menyatakan minatnya, belum ke tahap eksekusi untuk pembangunan megaproyek ibu kota negara baru yang terletak di Kalimantan Timur.

Meski begitu, Otorita IKN memastikan bahwa pada Mei ini akan ada investor yang langsung berinvestasi, tidak hanya sekadar menyatakan minat atau tanda tangan nota kesepahaman (MoU).

Baca juga: Otorita Tawarkan Pembangunan Terowongan Bawah Laut IKN Nusantara ke Timur Tengah

"LoI dengan MoU derajatnya sama, belum ada komitmen mengikat. Insya Allah Mei 2023 ini akan ada beberapa yang lebih konkret, bukan sekadar MoU," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Namun, dirinya masih enggan menyebutkan nama investor yang bakal berinvestasi tersebut. "Namanya dirahasiakan dulu agar ada kejutan," ucap Dhony, mengutip dari Kompas.com dengan judul "Otorita IKN: Insya Allah Mei Ini Ada Beberapa Investor Konkret Investasi Bukan Sekadar MoU."

Berdasarkan data OIKN, terdapat 200 calon investor yang menyatakan minat melalui letter of intent (LoI). Sebanyak 32 LoI tertarik berinvestasi di bidang barang dan jasa; 23 bidang teknologi; dan 23 bidang energi.

Selanjutnya 21 LoI bidang infrastruktur; 16 LoI bidang perumahan, konsultan, dan fasilitas pendidikan; 13 LoI bidang utilitas; 12 LoI di bidang mixed use; dan 10 LoI bidang pengelolaan limbah.

Kemudian, sebanyak 7 LoI bidang fasilitas kesehatan; 4 perkantoran dan konektivitas; dan terakhir 3 LoI bidang zona industri.

Baru-baru ini, Asian Development Bank (ADB) menandatangani nota kesepahaman dengan OIKN dalam upaya membangun IKN sebagai kota hutan netral karbon.

Penekenan MoU ini berlangsung dalam acara ADB's Annual General Meeting di Incheon, Korea Selatan, pada Jumat (5/5/2023).

"Bermitra dengan lembaga internasional seperti ADB membantu Nusantara berkontribusi pada agenda global untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata Kepala OIKN Bambang Susantono.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepala Otorita: Pembangunan Mal di IKN akan Dimulai pada 2024."