Mengenal Polisi RW di Penajam Paser Utara, Efek IKN Nusantara dan Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Polres Penajam Paser Utara (PPU) bakal menempatkan satu hingga dua orang personilnya, di setiap RW atau setingkat dusun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Polisi RW sebutannya, akan melengkapi tugas dan peran dari Bhabinkamtibmas yang berada di tiap kelurahan.

Ancaman keamanan di tengah masyarakat pada era digital seperti saat ini diakui cukup rawan.

Terlebih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang saat ini ramai dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

Baca juga: Perjelas Lahan di IKN Nusantara ke Investor, Pemerintah Bentuk Task Force Pertanahan

Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan, mengungkapkan, polisi RW akan melakukan sinergi dengan kepala desa.

Baik dalam fungsi pemecahan masalah, maupun untuk mendorong perkembangan suatu daerah di Penajam Paser Utara. 

Masalah yang akan ditangani nantinya, mulai dari potensi masalah terkecil, hingga masalah yang sudah lama ada, namun tersumbat penyelesainnya.

Polisi RW ini nantinya memiliki kemampuan mendeteksi dan memproteksi problem yang ada.

"Mereka juga mendorong area positif, misalnya ada potensi di desa, itu kita bisa ketahui," ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Ditanggung Pemerintah, ASN yang Pindah ke IKN Nusantara Bisa Bawa 5 Anggota Keluarga

Kapolres juga menjelaskan bahwa teknis pembagian personil yang akan menjadi polisi RW, yakni berdasarkan alamat masing-masing personil.

Apabila di sebuah daerah tersebut tinggal satu atau dua personil, maka secara otomatis akan dibebani tugas sebagai polisi RW.

"Kalau tidak ada personil di daerah tertentu, maka akan di backup oleh personil yang ada di daerah terdekat," sambungnya.

Kapolres melanjutkan bahwa hal ini juga menjadi upaya proteksi maksimal, tidak hanya karena adanya IKN Nusantara tetapi juga karena menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Perkembangan informasi harus dibarengi dengan keamanan yang cukup," pungkasnya. (*)