Rakor Satgas Stunting Regional Tengah Digelar, BKKBN Fokus pada Solusi Implementatif

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto bersama pihak terkait mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Stunting Regional Tengah yang digelar secara offline maupun online.

Kegiatan offline berlangsung di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Selasa (16/5/2023).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto membeberkan, rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi kegiatan pada tahun 2022.

Selain itu, pada rapat tersebut diambil keputusan terkait langkah-langkah implementatif demi menurunkan angka stunting di Indonesia pada tahun 2024.

Baca juga: Target Stunting Tahun 2023 Kaltim Di Angka 16,8 persen, BKKBN: Harus Berani dan Bisa

Dikatakannya, dari rapat koordinasi ini akan menciptakan strategi dan program cerdas yang dapat dilaksanakan sebagai upaya menurunkan kasus stunting.

"Kita tidak lagi berbicara tentang tatanan konsep dan retorika, tapi tindakan nyata," ungkapnya.

Sebab, tambahnya, mereka hanya memiliki waktu 1 tahun setengah atau hingga tahun 2024 untuk menurunkan kasus stunting, sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Wisdodo.

Apalagi, pada September mendatang akan dilaksanakan survei SSGI.

"Ini bukan pekerjaan mudah, apalagi kita hanya punya waktu 1 tahun setengah. Karena survei SSGI itu nanti dilaksanakan pada bulan September. Dan ini bulan Mei, tentu waktu satu tahun setengah harus kita gunakan dengan sebaiknya," ujarnya.

"Terkait langkah-langkah nya , akan kita rumuskan. Mereka membawa konsep masing-masing, dan akan kita diskusikan. Oleh karenanya, rapat koordinasi ini, polanya kita rubah dengan lebih banyak diskusi. Karena masing-masing wilayah pendekatan nya beda," lanjutnya.

Baca juga: Adri Martowardojo Sebut Percepatan Penurunan Kasus Stunting Bukan Hanya Tanggung Jawab BKKBN

Meski begitu, menurut Sunarto, pihaknya akan mengumpulkan data dari seluruh wilayah baik kabupaten/kota, kecamatan hingga desa, demi mendapatkan angka kasus yang absolut.

"Konsepnya, ketika kita dapat data, maka kita bisa break down. Berapa sih angka absolute kasus stunting di dalam wilayah satu kabupaten, itu kita break down ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Ketika itu ketemu, maka intervensi kita akan jauh lebih mudah," tuturnya.

Hal serupa dikatakan Program Manager Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Pusat, Ipin ZA Husni.

Ia mengatakan, target kasus stunting tidak lebih dari 14 persen pada tahun 2024 membuat pihak satgas segera membuat konsolidasi.

"Kalau kita lihat, posisi kita di tahun 2022 kemarin, itu 21,6 persen. Sudah turun dari tahun sebelumnya. Dari 21,6 persen ke 14 persen, itu sangat tinggi untuk mengejar angkanya. Banyak presentasi yang harus kita raih," jelasnya.

Sehingga, tambahnya, rapat koordinasi pun digelar mengetahui mekanisme serta sistem yang aman dan tepat untuk menekan kasus stunting.

Terlebih dengan mengumpulkan data dan mendiskusikan hal terkait anak stunting, keluarga beresiko stunting, apa yang telah dilakukan hingga langkah yang diambil.

"Makanya kegiatan ini tidak bisa dilakukan dengan biasa. Harus ada ekstraordinary kegiatan yang jika perlu kita harus cari pola atau mekanisme sistem yang lebih cepat, aman dan menjangkau 14 persen pada tahun 2024," pungkasnya.