IKN Nusantara
Luhut Ingin Tetapkan Harga Tanah di IKN Nusantara Sesuai Mekanisme Appraisal
Luhut Binsar Pandjaitan ingin tetapkan harga tanah di IKN Nusantara sesuai mekanisme appraisal
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masalah pertanahan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur paling mendesak diselesaikan dalam waktu dekat.
Dilansir dari Kompas.com, tujuannya agar pemerintah bisa memberi kepastian berinvestasi kepada investor.
"Bagian paling penting diselesaikan di IKN adalah masalah pertanahan.
Termasuk, di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal," ujar Luhut dilansir dari siaran pers Otorita IKN, Jumat (19/5/2023).
Pada Rabu (17/5/2023), Luhut memeriksa langsung kemajuan pembangunan di IKN secara langsung.
Diketahui, Luhut ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN.
Luhut ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas di IKN sudah berjalan sesuai target pemerintah.
Ia juga memastikan ke depannya akan melakukan pemeriksaan pembangunan IKN secara berkala.
"Satgas akan berperan mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua tim task force percepatan investasi di IKN.
Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5/2023).
"Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Bapak Luhut," ujar Bambang.
Nantinya, tugas utama Luhut adalah mengkoordinasikan antar departemen dan semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien.
Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara masih on the track.
Di mana tahun depan artinya target pemindahan dan rencana Presiden Jokowi untuk melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN masih sesuai dengan jadwal.
Adapun, progres pembangunan infrastruktur keseluruhan yang ada di IKN saat ini Danis mengatakan sudah mencapai 29 persen per 11 Mei 2023.
"Sudah sekitar 29 persen. (Pembangunan) sejauh ini masih on the track," kata Danis, Minggu (21/5).
Dari progres keseluruhan tersebut, Danis mengatakan yang hampir rampung ialah pengerjaan Bendungan Sepaku Semoi. Dimana saat ini progresnya mencapai 91,28 persen .
"Jalan tol ada yang sudah 18 persen , untuk bangunan kantor ada yang sudah 6 % . Kalau Istana dan Kantor Presiden sudah sekitar 12 % ," imbuh Danis.
Sebelumnya dalam Webinar Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero & Sirkuler yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada Jumat (19/5), Danis menjelaskan masing-masing progres pengerjaan infrastruktur di IKN.
Pertama ialah Istana Presiden dan lapangan upacara, di mana per 11 Mei 2023 progresnya mencapai 11,91 % . Sedangkan Kantor Presiden kini progresnya sudah mencapai 12,05 % .
Kemudian Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung lainnya realisasi progresnya mencapai 14,11 % . Untuk 4 Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Ia menyampaikan progres pembangunan antara 3-5 % .
"Kantor-kantor kemenko ada 4 kantor, jadi nanti ada sharing office, karna ngga semua langsung di 2024 office ada. Secara bertahap, [progres] ada yang 3
IKN
Luhut Binsar Pandjaitan
Kalimantan Timur
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
IKN Baru Indonesia
IKN Terkini
Basuki Hadimuljono Sebut Air di IKN Bisa Langsung Diminum |
![]() |
---|
Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap |
![]() |
---|
Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu |
![]() |
---|
Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Dapat Ganti Untung, AHY: Bukan Ganti Rugi |
![]() |
---|
3.216 PNS Akan Pindah di IKN pada Agustus 2024, Simak Juga Info CASN Penempatan Ibu Kota Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.