Muhaimin Sebut SiLPA Jadi Prioritas Pandangan Umum Fraksi pada Paripurna LKPJ Wali Kota Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi salah satu hal prioritas, dalam penyampaian pandangan umum oleh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Sebagai informasi, SiLPA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan sekitar 600 miliar.

Hal ini, disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), Muhaimin, terkait nota penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2022.

"Yang menjadi prioritas, misal ada SiLPA yang besar. Kemudian memang ada progres kegiatan dibeberapa OPD tertentu, memang serapannya tidak sampai dengan 50 persen," ujarnya, Senin (22/5/2023).

Baca juga: DPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna, 7 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum LKPJ Wali Kota Tahun 2022

"Misalnya pengadaan lahan. Nah itu tentu memang harus menjadi perhatian, karena memang membebaskan lahan ini tidak mudah. Proses dan mekanismenya harus jelas dan pasti, itu juga perlu dilakukan secara kehati-hatian," tuturnya.

Sementara untuk progres fisik, kata Muhaimin, akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, agar bisa perbaiki.

Perihal fungsi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Pemkot Balikpapan, diharapkan secara maksimal, yakni

"Bukan hanya menyerahkan kepada konsultan tetapi juga dari internal, juga masalah koordinasi antar OPD juga tetap menjadi perhatian kami," kata Muhaimin.

Baca juga: Wali Kota Balikpapan Bakal Berangkatkan Umrah Kafilah yang Rebut Juara 1 pada MTQ Kaltim 2023

"Jika sudah ada pandangan umum dari fraksi, tentu ada koreksi dan masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKPJ 2022," ucapnya.

Muhaimin menuturkan, akan ada tahapan berikutnya di mana pihaknya akan menjawab pandangan umum Fraksi-fraksi tersebut.

"Setelah itu akan menjadi catatan dan evaluasi. Jadi prosesnya masih ada dua kali, ada jawaban Wali Kota, kemudian ada jawaban akhir fraksi-fraksi," terang Muhaimin.

"Apa saja kegiatan kita yang menjadi catatan Fraksi pada 2022, akan kita perhatikan kembali untuk tidak terulang kembali di tahun 2023," pungkasnya. (*)