Rapat bersama Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda, Bukan Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali jadi sorotan.

Kali ini yang terbaru, fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemindahan IKN Nusantara ditunda terlebih dahulu karena bukan termasuk anggaran prioritas.

Pernyataan untuk menunda pembangunan IKN Nusantara ini disampaikan fraksi Demokrat dan PKS dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Menkeu Siru Mulyani hadir mewakili Pemerintah.

Agenda Rapat Paripurna DPR Ke-24 tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.

Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN.

Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," ujar Rizki, Selasa (23/5/2023).

Rizki menilai, anggaran belanja negara lebih baik difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi.

Dia menekankan masyarakat kecil yang hidup di kampung-kampung dan desa lebih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Setelah selesai membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki pun menyerukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden.

Baca juga: Warga Sepaku Keluhkan Pembayaran Katering untuk IKN Nusantara, Pesan 500 Porsi, 3 Bulan Baru Dibayar

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden!" teriak Rizki.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama seperti Demokrat selaku sesama partai oposisi.

Andi Akmal Pasluddin selaku perwakilan dari Fraksi PKS meminta pemerintah menunda pemindahan IKN.