Harga Tiket Pesawat ke Kaltim Mahal, Pakar Ekonomi dari Unmul Sebut Penyakit Lama

Penyakit Lama

Purwadi menganggap hal tersebut merupakan penyakit lama, sebetulnya.

Setiap menjelang libur tiket mahal, saat liburan juga sama. Beda dengan negara lain di Asia serta belahan dunia lain yang justru saat liburan menurunkan harga tiket, supaya masyarakat bisa menikmati liburannya.

"Kalau di negara kita digebukin dengan harga tiket mahal. Katanya Revolusi mental, harusnya perbaiki ini," ujarnya.

Maskapai kenamaan Garuda misalnya, turut dikritik Purwadi, harga tiket yang selangit tetapi tetap tekor juga. Sementara masyarakat selalu membeli tiket dengan cash.

"Harus di dorong terus, Pemda serta Pemkab harus kompak berjuang sama-sama. Ngapain dibangun IKN tetapi orang mau kesini tidak mau, nggak minat. Karena berfikir tiket mahal," kata dia.

Baca juga: Kanwil V KPPU Kaltim Pantau Maskapai Soal Perbedaan Harga Tiket Pesawat Pulang dan Pergi dari Kaltim

Lalu segi infrastruktur juga, dari segi bisnis, menempuh wisata di Kaltim dengan sebaran yang jauh juga perlu diperbaiki.

Jalan darat misalnya, jalan di Kalimantan Timur tak beda tipis dengan Provinsi Lampung, sambung Pruwadi, bisa jadi lebih buruk disini, hanya saja cuman karena tidak viral.

Kebutuhan dasar sangat penting, air, listrik, internet dan jalan sangat krusial.

"Ada APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan APBN yang bisa disinergikan. Paling tidak membangun wisata terintegrasi di Kaltim juga butuh kekompakan, saya pernah tawarkan ini 2015 lalu ke Pemkab Berau," tandasnya.

"Jadi orang datang ke Kaltim bisa terjadwal tripnya, misal ke Kaltim wisatawan punya peta destinasi yang dituju," imbuh Purwadi.

Terakhir, berbagai lembaga yang berwenang mengawasi harusnya bisa melihat maskapai harusnya lebih kompetitif dan tidak monopoli, karena jika banyak maskapai tentunya bisa menekan selisih harga.

Pemerintah di daerah juga disarankan Purwadi harus solid, baru menggandeng para pihak seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk Ombudsman yang perlu bersuara.

Masyarakat sebagai konsumen merasa keberatan juga bisa melapor ke KPPU, agar tidak terjad monopoli harga.

"Jika maskapai banyak membuka penerbangan kesini, tentunya akan lebih kompetitif, bukan satu tujuan saja, monopoli tidak boleh, seenaknya menaikkan harga dan tidak ada pilihan, harusnya memang pemerintah bisa intervensi, membangun kekompakan dulu," ujarnya. (*)