Ketika Anies Baswedan dan Jusuf Kalla Kompak Serang Pemerintah Soal Jalan, Ini Respon Menteri PUPR

TRIBUNKALTIM.CO - Pidato Anies Baswedan mengenai perbandingan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus berpolemik, bahkan Jusuf Kalla (JK) ikut menambah panas telinga pemerintah.

Kubu Anies Baswedan menyangkal adanya kesalahan data, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menilai hanya menyajikan data hasil kaya jurnalistik.

Analis komunikasi politik yang mendampingi  Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat) memberi penjelasan mengenai Anies yang dituding salah menginterpretasikan data saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden SBY dengan Presiden Jokowi.

Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja.

Sebab, menurutnya, Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.

"Itu PUPR menurut saya klarifikasi ke Katadata saja. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistiknya Katadata, gitu," ujar Hensat saat dihubungi, Rabu (24/5/2023) malam.

Lebih lanjut, Hensat mengatakan, seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan.

Menurutnya, karena Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang.

Baca juga: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Kompak Tanggapi Hasil Survei Litbang Kompas, Ini Katanya

"Dan bagus lah kalau kemudian diperbaiki. Jadi dicek-dicek saja tuh. Jadi thanks to Mas Anies lah. Akhirnya, pemerintah cek dan ricek lagi datanya," katanya.

Oleh karena itu, Hensat kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksudnya.

"Tapi, kalau klarifikasi, mestinya klarifikasinya ke Katadata tuh. Dan untung saja dibacain Anies. Jadi pada sibuk nyari perbaikan data. Mungkin kalau enggak dibacain, enggak dicek and ricek itu," ujar Hensat.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan di era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Hedy menjelaskan bahwa data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Baca juga: Kumpulan Kritik Anies Baswedan: Sasar Jokowi, Persekusi, Survei, Mafia, Korupsi dan Capres Hobi Lari

Misalnya, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, tetapi pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," kata Hedy.

Pernyataan Anies soal jalan Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Hal itu diutarakannya saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang," ujarnya.

amun, menurut Anies, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya.

Baca juga: Cara Ganjar Pranowo Sentil Anies Baswedan, Ingatkan Kandidat Capres Tabahkan Hati dan Jangan Baper

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, yaitu jalan nasional.

Ia mengatakan, selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun.

Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian pemerintah saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," kata Anies.

Menteri PUPR Bantah Pernyataan Jusuf Kalla

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), terkait pembangunan jalan tol.

Baca juga: Anies Baswedan Disebut Salah Tafsir Bandingkan Pembangunan Jalan, Hensat Minta PUPR Klarifikasi

Diketahui, Jusuf Kalla sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan jalan tol yang dibangga-banggakan oleh pemerintah ternyata dibangun oleh investor atau pihak swasta.

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengatakan, bahwa sumber pembiayaan dalam membangun infrastruktur termasuk jalan tol tidak semuanya berasal dari investor.

“Tidak semuanya investor,” kata Basuki di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com pada Kamis (25/5/2023).

Menurut Basuki, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah termasuk jalan tol itu berasal dari berbagai pihak alias campuran.

Di antara sumber-sumber dana tersebut, ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, terdapat pula dukungan konstruksi guna menaikkan rate internal of return (IRR) atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi.

“Ada investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran,” tutur Basuki.

Baca juga: Akhirnya Terjawab Cawapres Anies Baswedan, NasDem Serahkan 1 Nama ke Capresnya, AHY atau Khofifah?

Basuki menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disebutkan APBN menyokong sekitar 30 sampai 40 persen pembangunan berbagai infrastruktur.

Sementara, sisanya bersumber dari swasta dan KPBU. Formulasi pembiayaan seperti itu, kata Basuki, juga berlaku dalam pembangunan jalan tol.

“Sebetulnya bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil, 30 persen, 40 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar.

Ia menyebut, jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," kata JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non-berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik).”

Baca juga: Anies Baswedan Respon Santai Hasil Survei Ltibang Kompas, Capres NasDem: Perjalanan Masih Panjang

Selain itu, pada kesempatan berbeda, JK juga sempat menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara di sisi lain, pemerintah justru membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS.” (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Tribuntoraja.com dengan judul Jusuf Kalla Sebut Jalan Tol Dibangun Swasta, Menteri PUPR: Tidak Semuanya, tapi Campuran