IKN Nusantara Buat Sektor Konstruksi di Kalimantan Menggeliat Susul Jabodetabek

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, menjadikan Kalimantan jadi primadona sektor konstruksi di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, wilayah Jabodetabek diperkirakan memiliki kontribusi terbesar dengan nilai konstruksi Rp 64,63 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 19,33 persen dari total proyeksi konstruksi nasional mencapai sekitar Rp 334 triliun pada tahun 2023.

Kendati demikian, nilai konstruksi di Jabodetabek sudah tidak lagi menggeliat seperti tahun-tahu sebelumnya.

"Persentasenya relatif tidak seperti dulu, jadi daerah-daerah lain juga mengalami sebuah pertumbuhan-pertumbuhan," ujar National Research Manager BCI Central, Cahyono Siswanto dalam webinar BCI Central Quarterly Market Update Q1-2023, pada Kamis (25/05/2023).

Menurut dia, wilayah yang menjadi titik terang baru adalah Kalimantan.

Dengan perkiraan nilai konstruksi mencapai Rp 46,09 triliun pada tahun 2023.

"Ada lonjakan yang cukup tinggi di sektor konstruksi gedung dan sipil di Kalimantan," tandasnya.

Pertumbuhan konstruksi di Kalimantan ditopang oleh terus melonjaknya proyek-proyek besar di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Terutama yang akan konstruksi tahun ini.

"(lonjakan di Kalimantan) Ini tentu terkait dengan IKN, baik dari sisi infrastruktur, office, residensial, maupun utilitas, yang sangat masif dibangun di sana," terangnya.

Untuk diketahui, BCI Central memproyeksikan total nilai konstruksi nasional tahun 2023 mencapai sekitar Rp 334 triliun.

Bersumber dari proyek konstruksi gedung sekitar Rp 181,93 triliun, dan konstruksi sipil mencapai Rp 152,49 triliun.

Diketahui, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada 2024 melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tahun depan, akan ada alokasi sejumlah anggaran untuk IKN. Nantinya akan kami susun dalam RAPBN 2024," terang Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Senin (22/5), dilansir dari Kontan.

Isa belum memerinci besaran yang pasti untuk alokasi anggaran IKN pada tahun depan.

Namun, yang pasti, negara merogoh kocek untuk memancing para investor untuk masuk ke dalam pembangunan IKN.

Ini pun sebenarnya sudah dilakukan.

Pada tahun 2023, pemerintah sudah mengalokasikan RP 23,9 triliun untuk pembangunan IKN.

Kementerian PUPR menjadi K/L dengan anggaran terbesar, yaitu sekitar Rp 20 triliun hingga Rp 21 triliun.

"Terbesar ada di PUPR, sekitar Rp 20 triliun hingga RP 21 triliun, yang sesuai dengan rencana induk, utamanya untuk menyiapkan infrastruktur besar dan bangunan pemerintah," tutur Isa.

Nah, dengan pembangunan infrastruktur yang ada, diharapkan investor akan terpancing untuk menanamkan modal di IKN.

"Misal, untuk menyiapkan lahan di wilayah pembangunan ke 1B dan 1C. Harapannya, untuk memancing investor untuk pembangunan berikutnya," imbuhnya. (*)