Rekrutmen PPPK Guru Berubah, Nadiem Makarim Beber 3 Pilar Solusi, Salah Satunya Pakai Marketplace

Marketplace untuk guru ini bertujuan untuk tempat semua guru-guru yang boleh mengajar dan masuk masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia.

2. Perekrutan oleh sekolah

Pada mekanisme perekrutan guru ke depan terdapat perubahan, dimana perekrutan tidak lagi melalui pusat dan akan dialihkan ke sekolah-sekolah.

Dimana perekrutan langsung dilakukan oleh sekolah, sehingga pihak sekolah dapat melakukan perekrutan guru kapan saja dibutuhkan.

Hal ini tentu memudahkan pihak sekolah untuk mengisi kekosongan guru.

3. Penempatan pada formasi kurang peminat

Penyebaran guru yang kurang merata menyebabkan banyaknya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil memiliki kekosongan guru yang banyak.

Baca juga: Penerima Kartu Prakerja 2023 Dapat Manfaat Rp 4,2 Juta, Cek Cara Daftar Kartu Prakerja 2023 Lewat HP

Hal tersebut karena kurangnya minat para guru untuk mendaftar di sekolah-sekolah tersebut.

Sehingga kekosongan jabatan guru di sekolah-sekolah daerah tertentu pun terjadi.

Untuk itu Mendikbud Ristek mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi guru-guru baru dengan yaitu beasiswa PPG pra jabatan.

Dimana mahasiswa PPG pra jabatan yang menerima beasiswa akan ditempatkan pada formasi yang kurang diminati paling tidak tiga tahun.

Tidak hanya itu Mendikbud Ristek juga memberikan beberapa insentif tambahan guna mendorong karir para guru yang ditempatkan pada formasi yang kurang diminati.

"Ada tambahan insentif untuk guru di daerah khusus berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di marketplace untuk posisi selanjutnya setelah ikatan dinas selesai," kata Nadiem Makarim, Rabu (24/5/2023).

Sementara itu proses persiapan rekrutmen PPPK Guru 2023 saat ini sedang berlangsung.

Baca juga: Guru Honorer Sekolah Swasta Bisa Daftar Tes PPPK Guru 2023, Catat Syarat Tambahan Ikut Seleksi PPPK

Pada rekrutmen PPPK Guru 2023 Nadiem Makarim mengatakan memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya.