Berita Kaltim Terkini
Gubernur Kaltim Isran Noor Akan Pertimbangkan Tuntutan PPPK Guru Soal Kenaikan TPP
Gubernur Kaltim Isran Noor akan pertimbangkan tuntutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), soal kenaikan TPP
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
PGRI Kaltim bersama Forum PPPK Guru juga merespon baik hasil akhir rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada Senin (29/5/2023) lalu.
Dimana para Guru PPPK yangbmengadu ingin ada kenaikan besaran TPP dan tengah mengupayakan agar ada solusi dalam kenaikan besaran TPP ini.
"Kami bersyukur ada respons yang baik dari DPRD Kaltim dan instansi terkait untuk membentuk tim yang akan menggodok tentang tuntutan rekan-rekan PPPK," terangnya.
Adjrin turut menyatakan, TPP PPPK jika akan dinaikkan maka harus dianggarkan dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, harus ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal besaran TPP.
Para guru PPPK menginginkannTPP yang diterima seperti guru ASN sekitar Rp 3,5 juta.
Namun demikian, untuk menaikkan besaran TPP perlu melihat kemampuan keuangan daerah.
Baca juga: PPPK Guru di Kaltim Ngeluh, Tuntut Persamaan Nilai Tunjangan dengan ASN, Cek Besaran Gaji ke-13 PPPK
"Harus ada Pergub yang mengatur untuk menjadi payung hukum sehingga boleh dianggarkan yang selanjutnya untuk proses pembayaran," tandas Adjrin.
Guru PPPK yang ditanggung Pemprov Kaltim berjumlah 685 orang.
Du tahap kedua bertambah sebanyak 507 orang, maka total keseluruhannya ada 1.192 orang.
Serta ada juga 824 guru yang mencapai passing grade, tetapi hanya 755 orang yang mengisi biodata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim lantaran sisanya mengundurkan diri.
Adjrin tak mengetahui kapan pastinya guru PPPK di Kaltim menerima TPP sebesar Rp 1.250.000. (*)
Sebut Kementerian ESDM Tolak Beri Data Tambang di Kaltim, Pokja 30: Kayak Dokumen Rahasia Negara |
![]() |
---|
Strategi BI Kaltim Antisipasi Ekonomi Tahun 2026 saat Dana Pusat Terpangkas |
![]() |
---|
POPULER KALTIM: Pengesahan APBD-P 2025 hingga 57 SPPG Kaltim Belum Kantongi Sertifikat Higienis |
![]() |
---|
5 Wilayah dengan Jumlah Kasus Perceraian Tertinggi Akibat Perselisihan di Kalimantan Timur |
![]() |
---|
APBD Perubahan Kaltim 2025 Disahkan, Berikut Rinciannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.