Kepala BKPM Sebut Investasi di IKN Nusantara Mulai Jalan Agustus 2023, Bahlil: Jangan Diragukan

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut investasi di IKN Nusantara akan mulai jalam Agustus atau September 2023.

Masuknya investasi di IKN Nusantara ini menurut Bahlil Lahadalia setelah infrastruktur siap.

Selain itu, Bahlil Lahadalia juga mengatakan Arab Saudi tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di sela-sela acara Forum Bisnis Indonesia- Arab Saudi di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"IKN ada, kemarin yang kita bicara dengan Menteri investasinya mereka berminat masuk ke IKN," ujar Bahlil Lahadalia seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Sayangnya Bahlil masih belum bisa membeberkan detil soal bentuk investasi yang akan dilakukan Arab Saudi di IKN.

Hanya saja secara umum, untuk sektor investasi yang pertama yang paling didukung ada di IKN adalah sektor properti.

Hal itu lantaran IKN masih dalam tahap pembangunan yang pertama kali.

"Kalau di IKN tahap pertamanya itu adalah properti pasti infrastruktur dan beberapa program lain untuk membangun kota," kata Bahlil. 

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan, pemerintah akan mulai membuka pintu masuknya investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) antara Agustus atau September 2023.

Baca juga: Rayu Investor agar Investasi di IKN Nusantara, Otorita: Bonus Pasar di Balikpapan dan Samarinda

Hal itu lantaran pemerintah saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

"Mulai running di bulan Agustus September, setelah infrastruktur selesai.

Jadi sekarang yang dibangun adalah infrastrukur dasar yang mana investasinya dari pemerintah.

Enggak mungkin investasi swasta masuk tapi investasi dasarnya belum clear," ujar Bahlil Lahadalia saat ditemui

Kompas.com usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Expo 2023 di Jakarta, Rabu (24/6/2023).

Bahlil juga memastikan bakal ada investor lain yang tetap investasi di IKN.  

"Sekarang kita selesaikan itu, infrastruktur dasar.

Ada investasinya kok, jangan diragukan," ungkap Bahlil.

"Yang jelas pararel, sektornya kan semua di sana infrastruktur enggak ada yang lain, pendidikan, kesehatan, tapi yang bangun duluan kan infrastruktur.

Bangun perumahan," sambung Bahlil.

Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Pohon Hayat Jadi Logo IKN Nusantara, Daftar Pemenang Motor Listrik

Bahlil menambahkan, pemerintah juga berencana akan membangun financial center agar negara-negara yang akan melakukan investasi tidak menjadikan negara lain sebagai hub saat berinvestasi ke Indonesia.

"Di sana kita akan membangun financial center seperti di Singapore dan Lagoon.

Agar negara-negara lain yang akan melakukan investasi tidak lagi menjadikan negara lain menjadi hub, dia bisa masuk ke indonesia.

Financial center adalah itu seperti di Lagoon malaysia.

Jadi orang mau investasi, untuk menjadi cangkak haknya itu harus seperti di Malaysia," pungkasnya.

Otorita Terima 220 LoI

Minat investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, terus bertambah.

Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya letter of intent (LoI) yang diterima Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN.

Saat ini, OIKN mengantongi 220 LoI dari investor dalam dan luar negeri.

Dilansir dari Kontan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa pembangunan IKN jangan hanya dilihat hingga tahun 2024.

Baca juga: Revisi UU IKN Nusantara Dikebut, Suharso Sebut 3 Poin, Pemerintah Bakal Berikan Status Istimewa

Sebab pembangunan IKN akan bertahap hingga 2045.

Bambang menyebut, saat ini telah ada lebih dari 200 letter of intent (LoI).

Jumlah itu terdiri dari investor dalam dan luar negeri.

"Total ya letter of intent, keinginan dari calon investor dalam dan luar negeri kira kira lebih dari 220 letter of intent.

Kemudian untuk macul di lapangan (realisasi investasi) butuh waktu ya," ucap Bambang sela-sela acara Sosialisasi PP nomor 12 tahun 2023, Selasa (23/5).

Bambang menyebut, setelah menyampaikan LoI, tahapan selanjutnya adalah non disclosure agreement (NDA).

Melalui NDA, Otorita IKN menyampaikan data-data detail kepada investor supaya investor bisa mengkalkulasi investasi yang akan ditanamkan. Data tersebut tidak boleh diberikan ke pihak lain.

Bambang mengatakan, proses pembicaraan dengan investor tidak alot karena proses pembicaraan membutuhkan waktu.

Bambang menyebut ketika investor ingin berinvestasi maka akan mengkalkulasi tingkat profitabilitas, risiko, melihat topografi, kontur dan progres konstruksi di lapangan. Misalnya terkait ketersediaan jalan, jaringan telekomunikasi, energi, air, dan lainnya.

Ketika ditanya apakah realisasi investasi dari sektor swasta dapat terjadi di 2024, Bambang berharap realisasi dari sektor swasta dapat segera terealisasi.

"Nanti kita lihat ya karena dari LoI kan biasanya mereka minta ke kita apa yang disebut NDA. NDA kalo tidak salah 36 plus," ujar Bambang.

Sebelumnya, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono memaparkan, ada 5 sektor infrastruktur yang bakal dibangun pada tahap ini.

Secara rinci, untuk sektor hiburan dan olahraga, akan dibangun fasilitas olahraga seluas 34,5 hektar di kawasan 1B dan mixed-use di 1A seluas 7,3 hektar.

Lalu ada fasilitas kantor dengan dua gedung perkantoran yang berlokasi di kawasan 1A seluas 17 hektar.

Kemudian ada sektor kesehatan dengan dua rumah sakit di kawasan 1B seluas 2,2 hektar dan di 1A seluas 1 hektar.

Selanjutnya sektor pendidikan yakni sekolah di kawasan 1A seluas 1,2 hektar, serta fasilitas perhotelan dengan dua hotel di kawasan 1A seluas 1,3 hektar.

Kendati demikian, proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear.

"Itu (9 investor) sudah masuk, tinggal tanda tangan, tapi nunggu tanah. Jadi kuncinya itu," jelas Agung dalam acara Membedah Peluang Investasi di IKN, di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan (ADP) hingga penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kalau sudah clean and clear, maka akan ada serah terima ke OIKN," imbuh Agung.

Ditargetkan proses tanda tangan perikatan bisa terlaksana pada akhir bulan Mei atau awal Juni 2023.

Perkiraan total nilai investasi masih belum bisa disebutkan, namun didominasi oleh investor dalam negeri.

Baca juga: Tahun Pemilu 2024 Apakah akan Pengaruhi Investor di IKN Nusantara? Jawaban OIKN dan Respon Kadin

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS