DPRD Kukar Panggil Perusahaan Terkait Kerusakan Jalan Muara Jawa-Sangasanga

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara akhirnya memanggil pihak perusahaan atas kerusakan jalan poros Muara Jawa-Sangasanga.

Jalan poros sepanjang 500 meter yang terletak di Kelurahan Dondang, Kelurahan Muara Jawa, Kutai Kartanegara tersebut diketahui mengalami penurunan hingga patah.

Kerusakan ini diduga terjadi akibat aktivitas pertambangan batubara yang berjarak sangat dekat dengan jalan tersebut. Imbasnya, jalan poros itu tak bisa dilintasi kendaraan.

Komisi III DPRD Kutai Kartanegara pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas permasalahan ini.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jalan Poros Muara Jawa-Sangasanga Kukar Putus, Diduga karena Tambang

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Inspektorat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Polres Kukar, Camat dan warga Muara Jawa yang terdampak.

Serta perwakilan CV Prima Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penggalian emas hitam.

Ketua Komisi III DPRD Kutai Kartanegara Hamdan, mengatakan rapat dengar pendapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Perusahaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyepakati untuk membangun jalan alternatif bagi warga sekitar.

Baca juga: Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni Terjunkan Tim Teknis Tinjau Jalan Putus di Dondang Kukar

"Kedua pihak akan berkordinasi tentang lokasi jalan alternatif. Yang jelas DPRD Kukar tak bisa berdiam diri atas kerusakan ini, karena akses warga terganggu," ujarnya, Kamis (8/6/2023).

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, status jalan poros di wilayah dondang tersebut memang merupakan jalan provinsi.

Hanya saja, masyarakat merasa terganggu akibat jalan rusak yang sudah dirasakan selama dua pekan.

DPRD Kutai Kartanegara pun turun tangan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi.

"Ternyata laporan masyarakat benar, bahkan kondisinya lebih parah. Untuk itu, DPRD Kukar pasti akan mengawal kesepakatan dengan pengawasan bersama," kata Hamdan.

Ia pun memberikan saran agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengkaji pengerjaan jalan poros Muara Jawa-Sangasanga.