IKN Nusantara
Beda dengan Demokrat dan PKS, PDIP Pastikan Program IKN Nusantara Jokowi Berlanjut
Beda dengan Partai Demokrat dan PKS, PDIP pastikan program IKN Nusantara Jokowi berlanjut
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
Dilansir dari Kompas.com, awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.
Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN.
Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas.
"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect.
Sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," ujar Rizki, Selasa (23/5/2023).
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama seperti Demokrat selaku sesama partai oposisi.
Andi Akmal Pasluddin selaku perwakilan dari Fraksi PKS meminta pemerintah menunda pemindahan IKN.
"PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN," ucap Andi.
Menurut Andi, anggaran untuk IKN lebih baik difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja berkeadilan lainnya. (*)
| Basuki Hadimuljono Sebut Air di IKN Bisa Langsung Diminum |
|
|---|
| Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap |
|
|---|
| Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu |
|
|---|
| Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Dapat Ganti Untung, AHY: Bukan Ganti Rugi |
|
|---|
| 3.216 PNS Akan Pindah di IKN pada Agustus 2024, Simak Juga Info CASN Penempatan Ibu Kota Baru |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.