Masih Pilih Desain Bangunan, Gedung DPR RI di IKN Nusantara Dibangun 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan dimulai pada tahun 2024.

Sedangkan untuk saat ini, masih dibangun kantin serta parkirannya yang bakal rampung pada November 2023.

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut dia sampaikan ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

"Mudah-mudahan tahun 2024 akan dibangun Gedung DPR RI.

Menyangkut pembangunan Kantor DPR, kantin dan parkir DPR sudah terkontrak pada bulan Maret 2023 dan insya Allah selesai November ini.

Sekarang progresnya 2 persen, dengan kontrak sebesar Rp 55 miliar," ucapnya.

Alasan dibalik baru dimulainya pembangunan Gedung DPR RI di IKN pada tahun depan lantaran harus melalui tahap memilih desain bangunannya terlebih dahulu.

"Kemudian untuk Gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara, sudah memilih yang terbaik dari sayembara itu dan sekarang sedang ditindaklanjuti dengan detail desainnya," jelas Basuki.

Sebelumnya, basuki menyebut progres pembangunan IKN hingga kini mencapai 29,87 persen.

Baca juga: Jokowi Buat 2 Perusahaan Singapura Langsung Yakin Investasi di IKN Nusantara

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

"Progresnya (pembanguna IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian untuk menteri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023.

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

"Progresnya (pembangunan IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian menteri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

"Demikian perumahan sebesar Rp 4,20 triliun adalah untuk rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan perumahan susun Hankam yang sedang dibangun pada Juli ini.

Untuk pembangunan rumah susun ASN yang segera dimulai. Rumah pembangunan tapak menteri yang sudah dimulai dan tahap konstruksi," papar dia.

Sementara itu, total pagu anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN yang sebesar Rp 26,67 triliun digunakan untuk berbagai macam pembangunan infrastruktur.

Secara rinci Basuki menyebutkan untuk Dirjen Sumber Daya Air dialokasikan dana sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun, Dirjen Perumahan Rp 4,20 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 3 miliar.

Di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN, sudah berdiri 4 kantor menteri koordinator (menko) dan istana negara. (*)