ATR/BPN Beber Pengadaan Tanah untuk 12 Infrastruktur IKN Nusantara Tuntas Juni 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menargetkan pengadaan tanah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur rampung pada Juni tahun ini.

Dilansir dari Kontan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, progres pengadaan tanah saat ini sudah selesai 6 paket dari total 12 paket pengadaan tanah di IKN.

"6 paket sisanya paket masih dalam proses kita selesaikan.

Ke enam hal tersebut kita targetkan akan selesai akhir Juni ini,” terang Hadi dalam keteranganya, Rabu (14/6).

Adapun 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN; Dermaga Logistik; Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi; Bendungan Sepaku Semoi Tahap I; Intake Sungai Sepaku Tahap I.

Berikutnya, Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II; Infrastruktur IKN Tahap I; SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP; Bypass Shortcut Pasar Sepaku; Bendungan Sepaku Semoi Tahap II; Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek; dan Jalan Tol Akses Menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan progres terkait dengan pengukuran kadastral sampai penerbitan Hak Pengelolaan (HPL).

Ia mengatakan Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan saat ini sedang dilakukan pemasangan tanda batas di IKN oleh Kementerian ATR/BPN.

"Untuk perizinan pemetaan dengan drone akan keluar dalam minggu ini dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber dan Kementerian Perhubungan.

Untuk pengukuran juga sedang dilaksanakan. Sedangkan, penyelesaian penerbitan HPL targetnya 27 Juli 2023,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Maves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, waktu yang tersisa dari target penyelesaian penyediaan tanah tidaklah banyak.

Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bekerja semaksimal mungkin.

“Kita berpacu dengan waktu, kalau bisa kerjakan sendiri semua, waktunya sudah mepet ini,” imbau Menko Maves.

Diketahui, pembangunan tahap awal IKN berupa bangunan infrastruktur dasar dan kantor pemerintahan ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Mulai tahun depan, Presiden dan para Menteri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) lainya sudah mulai pindah ke IKN secara bertahap.

Sebelumnya, 6 warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, menolak melepas lahannya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara.

Alasannya, karena menganggap harga ganti rugi yang ditawarkan tim appraisal terlalu rendah.

Kini, ke enam warga tersebut mulai jalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Kami ada enam orang lagi proses sidang di pengadilan karena menyanggah harga ganti rugi (lahan KIPP) terlalu rendah," ungkap Ronggo, saat dihubungi terpisah.

Ronggo menuturkan, harga lahan dan bangunan rumahnya yang ditawarkan tim appraisal sebesar Rp 585.000 per meter persegi.

Bagi dia, harga tersebut terlalu rendah, belum sesuai keinginannya.

“Ada warga yang harga ganti rugi Rp 1,5 juta. Padahal, lokasinya agak jauh dari titik nol.

Saya yang rumah dekat dengan titik nol, hanya berjarak 400 meter dikasih harga Rp 585.000. Saya tolak,” tegas Ronggo.

Karena menolak, Ronggo mengajukan permohonan keberatan ke PN Penajam dan meminta agar lahannya bisa dihargai dengan Rp 1,5 juta–Rp 3 juta. (*)