Panen 7 Proyek IKN Nusantara Senilai Rp 3,7 T, PT PP Sudah Rampungkan Kawasan KIPP

TRIBUNKALTIM.CO - Emiten konstruksi pelat merah, PT PP Tbk panen tujuh proyek di Ibu Kota atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

7 proyek IKN tersebut senilai Rp 3,75 triliun hingga Mei 2023.

Adapun ketujuh proyek tersebut meliputi Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1, persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 2 dan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat.

Kemudian Jalan Tol IKN Segmen B3 (Kariangau–Sp. Tempadung), proyek Gedung Istana Negara, Kantor Kepresidenan dan Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Dilansir dari Kontan, Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan, hingga Mei 2023, proyek penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Tahap 1 telah mencapai 100 persen.

"Saat ini kami sedang mengerjakan proyek penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 2 dan telah mencapai 52,14 persen dengan target selesai November 2023," papar dia dalam keterbukaan informasi, Selasa (13/6).

Selain itu, proyek jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat saat ini sudah mencapai 22,36 persen.

Jalan Tol IKN Segmen 3B (Kariangau–Sp. Tempadung) sudah berjalan 22,34 persen.

Pembangunan Gedung Istana Negara sudah mencapai 12,83 persen, Kantor Kepresidenan mencapai 12,52 persen dan Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mencapai 6,99 persen.

Bakhtiyar bilang skema pembayaran yang digunakan dalam pembangunan proyek IKN menggunakan skema pembayaran secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan.

"Skema pembayaran secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan dengan sistem pembayaran monthly payment atau milestone menyelesaikan kondisi kontraknya," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Dalam raker itu, Menteri Basuki menyampaikan biaya untuk mendukung infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebesar 2020-2024 sebesar Rp62,27 triliun.

“Hitungan kami dukungan infrastruktur IKN (Rp62,27 triliun) dengan jumlah 76 paket pekerjaan,” ucap Basuki.

Dia menuturkan sampai 2023 anggaran yang sudah berjalan dalam pekerjaan Rp36,72 triliun.

Menteri Basuki menjelaskan sebesar 39 paket sedang dalam pekerjaan dengan total pagi terkontrak Rp24,16 triliun.

“Yang sedang kami lelangkan saat ini sebesar Rp21,41 triliun dengan 37 paket pekerjaan,” urainya.

Lebih lanjut, dukungan infrastruktur Rp62,27 triliun dengan rincian untuk ditjen sumber daya air Rp1,14 triliun, ditjen bina marga Rp9,72 triliun, ditjen cipta karya Rp11,58 triliun, ditjen perumahan Rp4,20 triliun, dan ditjen bina konstruksi Rp0,03 triliun.

Anggota Komisi V DPR dari Gerindra Mulyadi mengusulkan agar Komisi V bisa rapat kerja bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono.

Ini mengigat besarnya anggaran dukungan infrastruktur IKN lebih dari Rp60 triliun yang dialokasikan melalui mitra kerja.

“Seharusnya kita juga bisa mengetahui action plannya. Time framenya apa saja yang dibangun lalu bagaimana kita bisa melakukan proses evaluasi dan pemindahan,” ucap Mulyadi.

Menurutnya, Komisi V perlu untuk mendengarkan langsung paparan dari Kepala Otorita IKN. (*)