Calon Usulan dari Daerah Sulit Jadi Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor, Dua Hal ini Penyebabnya

3. Rektor Universitas Mulawarman Dr Ir Abdunnur

DPRD Kaltim memiliki kewenangan guna memberikan rekomendasi nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim kepada Kemendagri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

DPRD Kaltim melalui pimpinan, nantinya merekomendasikan 3 nama yang nantinya akan menggantikan Gubernur Isran Noor yang masa jabatannya akan berakhir pada pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kalau saya dari 3 daftar nama itu ya bisa juga mantan Danrem, bisa Pak Kamarudin atau Pak Nurdin, atau Abdunnur, tetapi tidak pernah sama sekali saya lihat unsur akademik menjadi Pj Gubernur. Hanya dari kementerian, militer atau kepolisian, 3 unsur ini biasanya," terang Budiman.

Kasuistik lain bicara unsur politis dengan seksinya Kaltim sebagai Ibu Kota baru tentunya sama hal dengan penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya 2022 lalu.

Heru dilantik sebagai Pj Gubernur DKI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Pembangunan RS Korpri Samarinda Meleset dari Target, Isran Noor Kesal: Penyakit Kontraktor Kita

Ia sebelum menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Joko Widodo.

Bisa melihat di DKI Jakarta, siapa yang menyangka Pj nya dia, cuman dia dekat dengan Jakarta (pernah berkiprah) dan ada dua kepentingan (politis) pemilihan gubernur setelah partai penguasa kalah.

"Kemudian selanjutnya Pilpres-Pileg tentu juga harus mengamankan suara disitu, maka memang harus dekat, kalau pun putra daerah tetapi bukan dekat pasti agak berat," bebernya.

Hal ini juga harus diperhatikan di Bumi Mulawarman, Pj Gubernur Kaltim dari luar daerah ketika dekat dengan pemerintah dan bisa mengamankan di Kaltim tentu bisa jadi yang akan ditempatkan menjadi Pj.

Kalau putra daerah banyak yang potensial, tetapi irisan kestabilan keamanan dan mengamankan suara di Kaltim dengan IKN yang menurut Budiman satu irisan, tentu harus diisi orang tepat.

"Artinya yang ditunjuk di Kaltim harus orang kuat, kemudian yang ditunjuk di Kaltim bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di seluruh lini di Kaltim, karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat," tukasnya.

"Contoh kasus banyak yang diusulkan untuk menjadi Kepala Otorita, semua tokoh potensial di Kaltim, tetapi tidak ada satupun yang dipilih, justru orang lain, artinya ada kepentingan lain kan," imbuh Budiman. (*)