Kabar Gembira Guru Honorer di Kukar, Bupati Edi Damansyah Perjuangankan Pengangkatan Jadi PPPK

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar PPPK 2033 terkini.

Tengok kabar gembira untuk guru honorer di Kukar, Kalimantan Timur.

Bupati Kukar, Edi Damansyah perjuangankan pengangkatan honorer jadi PPPK.

Ya, Edi Damansyah menaruh perhatian besar terhadap tenaga honorer yang sudah mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Edi terus mendorong pemerintah pusat agar tenaga honor yang telah mengabdi selama 5 tahun langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa bagi tenaga honor yang sudah 5 tahun ke atas mengabdi tidak perlu lagi diseleksi dan ditetapkan jadi PNS atau PPPK,” tegasnya, Senin (19/6/2023).

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: 310 Tenaga Honorer Guru dan Nakes di Kukar Diangkat Jadi PPPK

Namun demikian, usulan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini belum disetujui dan menjadi pembahasan yang tak kunjung tuntas.

Edi pun mendesak pemerintah pusat agar melibatkan pemerintah daerah dalam proses perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Edi, pemerintah daerah yang notabene lebih mengetahui secara nyata kondisi daerahnya.

“Saya terus mendorong, karena bagi tenaga honor yang sudah mengabdi 5 tahun keatas, pasti dia sudah menyesuaikan dengan situasi kondisi," kata Edi Damansyah.

"Di mana tempat dia bertugas, situasi kondisi sosial kemasyarakatan. Seperti guru SD, dalam lima tahun pasti sudah mengenal kondisi lingkungan dan anak didiknya,” sambungya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), total ASN di Kutai Kartanegara mencapai 12.500 orang.

Namun pada 2022, jumlah ASN yang pensiun mencapai 500 orang. Selain itu, Kukar juga miliki 743 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta dibantu tenaga honorer.

"Total tenaga honor kita mencapai 6.766 orang,” kata Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi.

Baca juga: Jokowi Minta Kemenpan-RB Evaluasi Nilai Passing Grade Seleksi PPPK 2023, Bukan Tanpa Alasan