Berita Samarinda Terkini

Walikota Samarinda Andi Harun Optimistis Desember 2024 Capai Nol Persen Miskin Ekstrem

Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan dirinya  optimistis untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda.

Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Mathias Masan Ola
TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari
Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan optimistis Samarinda mencapai target nol persen miskin ekstrem di Desember 2024, Senin (19/6/2023). TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan dirinya  optimistis untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda.

Target tersebut sesuai dengan tujuan Kota Samarinda menjadi kota pusat peradaban.

Orang nomor satu di Kota Tepian ini mengaku bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan saat ini membuat angka kemiskinan ekstrem berangsur berkurang.

Baca juga: Program Pengentasan Warga Miskin Ekstrem Nol Persen di Samarinda Mulai Diterapkan 2023

“Kemiskinan ekstrem sekarang sudah berkurang dari sembilan ribu lebih menjadi enam ribu, target kita tetap zero di Desember 2024, kita juga sambil terus melakukan penurunan pada kategori miskin non ekstrim,” ungkapnya pada Senin (19/6/2023).

Diketahui, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kemiskinan ekstrem seperti tidak tersedianya pelayanan dasar kesehatan dan sanitasi yang baik.

“Kenapa bisa disebut miskin ekstrem karena ada kesulitan untuk mengakses beberapa pelayanan misalnya kesehatan, sanitasi, lingkungan dan seterusnya,” jelas Andi Harun.

Baca juga: Beda Agama Satu Visi, 4 Advokat di Balikpapan Kompak Beri Bantuan Hukum Buat Warga Miskin

Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan anjuran Presiden RI.

“Kita melakukan pengurangan beban masyarakat dengan memberikan bantuan BPNT, subsidi gratis 20 kubik kepada masyarakat miskin ekstrem, gratis BPJS, dan juga pengurangan beban biaya sekolah dengan gerakan orang tua asuh wajib belajar 12 tahun,” sebut Andi Harun.

“Sehingga nanti setelah mendapatkan pelayan itu akan keluar dari data kemiskinan ekstrem, yang tidak memiliki atau masih memiliki masih menempati rumah tidak layak huni, maka perkim juga akan masuk melakukan bedah rumah,” tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved