Berita Samarinda Terkini

Program Pengentasan Warga Miskin Ekstrem Nol Persen di Samarinda Mulai Diterapkan 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Ananta Fathurrozi selaku Sekretaris dari TKPK mengatakan te

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Permukiman warga miskin di kawasan jalan Damai, Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Samarinda, Ananta Fathurrozi selaku Sekretaris dari TKPK mengatakan telah berkoordinasi dengan OPD yang terlibat untuk penanggulangan warga miskin ekstrem.

Hal itu guna membuat rencana aksi untuk mengejar target nasional di tahun 2024 nol persen miskin ekstrem.

“RAT (Rencanan Aksi Tahunan) sudah kami susun sebagai acuan penanggulangan kemiskinan berbentuk program-program,” ujar Ananta.

Diketahui, data warga miskin ekstrem pada data program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) berjumlah 9032 orang.

Adapun kriterianya miskin ekstrem adalah memiliki penghasilan senilai 1,9 US Dollars/bulan atau senilai Rp 32 ribu/bulan.

Baca juga: Entaskan 9.030 Warga Miskin Ekstrem di Samarinda, Andi Harun Bakal Libatkan Beberapa OPD

Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, angka kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,76 persen dan jumlah penduduk miskin sebesar 41.920 jiwa menjadi 4,9 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 42.840 jiwa.

Adapun program yang bakal dilaksanakan, pertama yaitu program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Kedua, program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Baca juga: Wali Kota Andi Harun Sebut Probebaya Jadi Solusi Atasi 9 Ribu Warga Miskin Ekstrim di Samarinda

Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan.

“Dari masing-masing program itu, masing-masing OPD punya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mengimplementasikannya mulai tahun depan,” ucap Ananta. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved