Kepala BPIP Paket Komplit untuk Pj Gubernur Pengganti Isran Noor, Ini Kata Pengamat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim belum secara resmi mengajukan siapa Penjabat atau Pj Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor pasca meletakkan jabatan 1 Oktober 2023 mendatang.

Menurut regulasinya, DPRD Kaltim berwenang merekomendasikan nama Pj Gubernur.

Kewenangan untuk memberikan rekomendasi nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim kepada Kemendagri ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

Baca juga: Sudah Beredar! Inilah 3 Sosok yang Masuk Kandidat Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor

DPRD akan menuangkan dalam tata tertib dan akan melakukan rapat pimpinan (rapim).

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud sebelumnya menegaskan rapim masih menunggu momentum tepat.

Pihaknya, masih belum mengungkap nama-nama lain yang masuk untuk direkomendasikan pihaknya menjadi Pj Gubernur.

Dewan menegaskan memprioritaskan Pj Gubernur diisi oleh orang daerah atau dari Kaltim guna melanjutkan roda pemerintahan selepas habis masa jabatan Isran Noor.

"Kita prioritas yang di dalam (dari daerah) dan yang memenuhi eselonnya kan, ya minimal eselon 1," tegasnya.

DPRD Kaltim mengakui ada tiga nama yang masuk menjadi usulan ke pihaknya, Dirjen Otda Kemendagri Dr Akmal Malik, MSi, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag H. Kamaruddin Amin, MA dan Rektor Universitas Mulawarman Dr Ir Abdunnur.

Baca juga: 3 Nama Kandidat Pj Gubernur Kaltim Belum Resmi, Hasanuddin Masud: yang Memenuhi Eselonnya

Namun ada satu lagi figur lokal yang kini menduduki posisi penting di dalam istana yakni Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Prof Yudian Wahyudi merupakan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan terakhir yang diembannya adalah S3.

Prof Yudian Wahyudi menamatkan pendidikan Sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Peradilan Agama pada 1987 silam.

Lalu, ia melanjutkan S2 di kampus yang sama dengan mengambil jurusan Islamic Studies pada 1993.

Sementara, untuk pendidikan S3, Prof Yudian Wahyudi memilih McGill University di Montreal, Kanada jurusan Islamic Studies pada 2002.

Melansir laman resmi Kementerian Agama www.simpeg.kemenag.go.id, Prof Yudian Wahyudi akan memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2030 mendatang.

Masa kerja pria kelahiran Balikpapan, 17 April 1960 ini adalah 30 tahun, 11 bulan.

Baca juga: Beredar 3 Nama Diusulkan Jadi Calon Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor, Ini Profil/Biodatanya

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020 kini masih menjabat dan aktif sebagai Kepala BPIP.

Pengamat Politik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman menilai sosok Prof Yudian Wahyudi merupakan 'Paket Komplit'.

"Bagaimana tidak? Beliau dekat dengan kekuasaan (istana) dan bisa jadi kuda hitam dalam pemilihan Pj Gubernur Kaltim ini," sebutnya, Sabtu (24/6/2023).

Pj Gubernur Kaltim dikatakan Budiman sangat lekat dengan unsur politis jika melihat dua alasan mendasar yang bisa menjadi penentuan pemerintah pusat dalam menentukannya.

Pertama, jika pusat ingin melanggengkan kekuasaan berarti akan mencari Pj yang bisa menunjang kemenangan orang yang akan direstui "pihak istana" baik Pilpres maupun Pileg.

Kedua, kalau pemerintah mengedepankan kestabilan dalam artian banyak hal, maka bisa jadi seperti yang ada di beberapa di Indonesia.

Baca juga: Rektor Unmul Abdunnur Diusulkan jadi Pj Gubernur Kaltim: Kalau Saya Siap Bersinergi 

Pj Gubernur yang identik dengan pemerintahan transisi sebenarnya untuk suksesor kepemimpinan selanjutnya.

"Tergantung sebenarnya, dekat atau tidak dengan pusat, karena terkadang banyak diusulkan oleh daerah, tidak dipilih juga oleh pusat. Tetapi melihat Kepala BPIP ada kemungkinan, apalagi dekat dengan Dewan Pengarah BPIP (Megawati Soekarnoputri)," terangnya.

Maksud Budiman, posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan pimpinan partai berkuasa yang menaungi Presiden RI saat ini, Joko Widodo, tentu punya langkah-langkah politis.

Apalagi, posisi Kaltim sebagai Ibu Kota baru pengganti DKI Jakarta tentu harus terus berlanjut pembangunannya.

Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, orang yang akan dicari pastinya mendukung keberlangsungan IKN.

Baca juga: Kriteria Pj Gubernur Kaltim Versi Wagub Hadi Mulyadi dan Langkah Politik Isran Noor

"Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat serta melihat juga rekomendasi DPRD Kaltim kan," sambung Budiman.

Ditegaskan Budiman bahwa figur putra daerah untuk menduduki posisi Pj Gubernur Kaltim sangat banyak yang potensial.

Tetapi irisan kestabilan keamanan dan pengamanan 'suara' di Kaltim dengan IKN merupakan satu irisan serta menurutnya tentu harus diisi orang tepat.

Artinya figur yang ditunjuk di Kaltim tersebut sebagai figur kuat, bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di seluruh lini di Kaltim, karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat.

"Beliau bisa mengakomodir kepentingan yang berkuasa, kepentingan Kaltim atau putra daerah yang otomatis akan mengademkan. Kepentingan Kaltim dan Kepentingan pusat nyatu, implikasi positifnya menciptakan kestabilan," tandas Budiman. (*)