Menko PMK, Muhadjir Effendy sebut Al Zaytun tak Sekadar Ponpes, sudah seperti Komune, Ini Artinya

TRIBUNKALTIM.CO - Kontroversi Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat masih terus jadi perhatian.

Terkait dengan Ponpes Al Zaytun, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi menyebut bukan sekadar ponpes.

Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ponpes Al Zaytun tak sekadar ponpes tetapi juga sebuah komune.

Apa itu komune hingga Muhadjir Effendy menyebut Ponpes Al Zaytun bukan sekadar ponpes.

Menurut Muhadjir Effendy, komune atau mirip negara. 

Menko PMK mengatakan, Sistem komune ini mirip negara ini memiliki struktur hierarki dan regulasi.

"Dari sisi pendidikan, karena itu ponpes, walaupun penilaian saya sementara Al Zaytun ini bukan hanya sebagai ponpes sudah merupakan komune."

"Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yg sudah mirip negara, di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi." 

"Regulasi itu sudah di bikin sedemikian rupa yg lebih mengedepankan kepatuhan kepada pimpinan, bahkan kepatuhan tanpa server itu ciri-ciri komune," kata Muhadjir, Rabu (28/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunNews.com di artikel berjudul Menko PMK Sebut Ponpes Al Zaytun Sebuah Komune: Sistemnya Mirip Negara.

Sebagai catatan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), komune bisa berarti:

- wilayah administrasi terkecil yang ditandai oleh pemilikan dan pemakaian hak secara kolektif;

- kelompok orang yang hidup bersama

Baca juga: Kasus Panji Gumilang Disebut Ada Sutradaranya, Anwar Abbas: Al Zaytun untuk Alihkan Masalah Besar

Selanjutnya, dalam pernyataannya, Muhadjir Effendy mencontohkan komune di sejumlah negara, di antaranya Amerika dan Jepang.

Ia pun berharap komune di Indonesia tidak berbahaya seperti di luar negeri. 

Pihaknya menyebut akan terus berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk mengusut polemik Ponpes Al Zaytun.

Muhadjir Effendy mengatakan, banyak santri yang perlu diselamatkan. 

"Di sana banyak santri, banyak siswa yang harus selamatkan masa depan pendidikannya," katanya.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Agama perihal nasib pendidikan para santri tersebut.

Kendati demikian, Muhadjir Effendy menyebut masih akan menunggu proses hukum yang tengah bergulir. 

"Karena itu Al Zaytun akan kita lihat akan seperti apa.

Tapi yang jelas nasib dari para santri akan diselamatkan terutama masa depan studinya," ujarnya.

Muhadjir memastikan para santri di Ponpes Al Zaytun bisa tetap melanjutkan pendidikan jika sewaktu-waktu penindakan hukum dilakukan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Al Zaytun.

Baca juga: Tak Main-main Panji Gumilang Al-Zaytun Kukuh Buat Santri Wanita Jadi Khatib, Disebut Ulama Sesat

Seperti diketahui pemerintah pusat  melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengambil alih proses penyelesaian masalah Ponpes Al Zaytun.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, diundang dalam rapat terbatas oleh Mahfud MD.

Dalam rapat terbatas itu, Ridwan Kamil melaporkan hasil pertemuan Tim Investigasi Provinsi Jabar dengan Panji Gumilang.

"Jadi, kasus Al Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional."

"Sesuai kewenangannya, Pemprov Jabar ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, kondusifitas sosial," kata Ridwan Kamil, Senin (26/6/2023), dilansir TribunJabar.id.

MUI Segera Keluarkan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal mengeluarkan fatwa tentang paham keagamaan buntut kontroversi Ponpes Al Zaytun. 

Ketua MUI Pusat Cholil Nafis mengatakan, fatwa tersebut merupakan bagian dari rekomendasi hasil investigasi tim yang dibentuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

"Saya menerima dari hasil tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur.

Rekomendasi pertama itu kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan keagamaan." 

Baca juga: Unsur Pidana Ponpes Al Zaytun akan Ditangani Polri, Mahfud MD: Administrasi Juga Bakal Dievaluasi

"Kemudian rekomendasi selanjutnya, yakni bagaimana pemerintah menindaklanjuti," kata Cholil Nafis, dikutip dari youTube Kompas TV, Selasa (27/6/2023).

Cholil Nafis menuturkan, pengkajian akan segera dilakukan untuk merumuskan fatwa tersebut. 

Pembahasan fatwa sedang menunggu hasil laporan resmi dari tim yang sudah dibentuk pihaknya. 

Kontroversi Ponpes Al Zaytun

Sebelumnya, Ponpes Al Zaytun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi.

Ponpes Al Zaytun yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki.

Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Hal ini diputuskan setelah Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu (24/6/2023) sore.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam pertemuan sore itu, Ridwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya.

Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan tiga langkah hukum.

Salah satunya mengusut tindak pidana yang dilakukan ponpes.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD menyatakan, Kepolisian RI (Polri) akan menangani tindak pidana secara langsung.

"Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya," kata Mahfud MD.

Baca juga: 3 Masalah Al Zaytun Pimpinan Panji Gumilang Diungkap Mahfud MD: Hukum Pidana akan Ditangani Polri

(Tribunnews.com/Milani Resti) (Wartakotalive.com/Alfian Firmansyah) (TribunJabar.Id/Nazmi Abdurrahman)

Update Berita Nasional Terkini

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS