Termasuk Pemilu dan IKN Nusantara, Daftar Program Strategis Pemerintah Tahun 2024 yang Diawasi BPKP

“Selain itu, BPKP juga akan melakukan pengawasan terhadap isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, transisi energi, tata kelola sawit, pembangunan IKN dan Pemilu/Pilkada,” jelas Setya kepada Kontan, Jumat (30/6).

Lebih lanjut Setya mengatakan, sumber anggaran BPKP tahun 2024 salah satunya berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 234 miliar.

Anggaran tersebut pada intinya digunakan untuk mengembangkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) termasuk BPKP, dan bukan digunakan untuk pengawasan.

Pengembangan kapasitas tersebut antara lain dilakukan melalui pembangunan smart building dan berbagai pendidikan-pelatihan (diklat) yang nantinya akan berdampak pada pengembangan kompetensi APIP dan BPKP.

“Selain itu digunakan pula untuk transformasi digital guna mendorong percepatan hasil-hasil audit,” ujar Setya.

Baca juga: Soal Kritik TKA di IKN Nusantara, Luhut: Orang Tidak Melihat Kenyataannya, Mereka Kerja Lebih Cepat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peran pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat penting.

Jokowi menginstruksikan BPKP agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada prosedur.

Akan tetapi juga pada hasilnya.

Sebab, Ia ingin agar program pemerintah benar benar berdampak pada masyarakat.

Kawal Akuntabilitas Keuangan IKN Nusantara

BPKP mengawal akuntabilitas keuangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Energi dan Sumber Daya Alam, Ilham Nurhidayat menyampaikan, pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap.

Pengawasan yang dilakukan meliputi perencanaan, progres pembangunan hingga selesainya pembangunan tersebut.

Ilham mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP dalam rangka evaluasi sisi perencanaan setidaknya mencakup beberapa aspek, dari sisi kebijakan dan kelembagaan.

Kemudian BPKP melihat pentingnya akuntabilitas progres pembangunan, termasuk keberlanjutan pembiayaan.

Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita