Termasuk Pemilu dan IKN Nusantara, Daftar Program Strategis Pemerintah Tahun 2024 yang Diawasi BPKP

Sebab, anggaran pembangunan IKN berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Selain itu, BPKP memetakan mitigasi risiko terkait pembangunan IKN.

Serta mengawal akuntabilitas keuangan pelaksanaan KPBU dalam pembangunan IKN kedepannya.

"Ini kerja besar, perlu kita mitigasi risikonya," ujar Ilham, Rabu (1/2/2023).

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, progres rata-rata pembangunan IKN saat ini telah mencapai sekitar 12 persen. 

Progres tersebut didapat dari rata-rata proyek yang sudah dikerjakan.

Misalnya progres Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 82 persen, ada proyek pekerjaan yang baru mencapai 3 persen, dan lainnya.

“Berdasarkan rencana ada sembilan wilayah pertumbuhan.

Sekarang kita berada di tahapan awal yaitu 2020-2024 berbicaranya mengenai infrastruktur dasar,” kata Danis.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada proyek IKN yang akan ditender.

Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat.

"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket," ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: 5 Fakta SD Inpres yang Dapat Penghargaan UNESCO, Viral Pasca Jokowi Bandingkan dengan IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS