Masalah Sapi Kurban Dewi Perssik Melebar, Merembet ke Soal Pendukung Anies vs Ganjar di Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Masalah sapi Kurban Dewi Perssik masih berbuntun panjang dan dampaknya melebar, kini malah merembet soal pendukung Anies vs Ganjar di Pilpres 2024.

Perselisihan antara penyanyi dangdut Dewi Perssik dengan Ketua RT 06 Lebak Bulus bernama Malkan berbuntut panjang.

Dewi Perssik dan Malkan berselisih paham soal hewan kurban sapi yang hendak dipindahkan dan disembelih di tempat lain.

Namun, perselisihan itu dinilai dimanfaatkan orang lain.

Baca juga: Bantah Rumahnya Digeruduk Warga Imbas Penolakan Sapi Kurban, Dewi Perssik Singgung soal RT Arogan

Menurut Dewi, orang-orang yang membenci dirinya mulai menerbarkan fitnah di media sosial.

Ia pun dengan tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi pengacara, Sandy Arifin.

Menggunakan fitur Instagram story, penyanyi dengan nama asli Dewi Murya Agung ini mengunggah salah satu konten Youtube yang diduga telah memfitnahnya.

Fitnah lewat akun Youtube Adapun konten Youtube yang dinilai telah mengusik Dewi Perssik itu berjudul "Karma!! Akibat Menghina Putri Ariani, Niat Mau Qurban Malah Jadi Korban. Dewi Persik Kurbannya Ditolak Malah Kena Batunya".

"Ini fitnah, YouTube akun ini saya akan tindak lanjuti tunggu saja bersama lawyer saya bang @sandyarifinsh," komentar Dewi Perssik, dikutip dari Instagram story-nya, Minggu (2/7/2023).

Menurut Depe sapaan akrabnya, permasalahan ini bukan hanya semata dengan ketua RT, melainkan fitnah-fitnah dari akun bodong tersebut.

Depe menilai, akun bodong tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan ketua RT.

Ia juga menyayangkan kasusnya itu melebar hingga ke isu politik.

"Kukira lawanku cuman Pak RT, ternyata ente-ente. Sudah ah, pemilu masih lama, pemilu masih lama ya," ujar Dewi Perssik.

"Ini gue masih kasih tahu sama umat ya. Kalau kita lawannya buzzer, salah pun jadi benar. Benar pun akan jadi akan tetap salah. Namanya juga lawannya buzzer, apalagi tentang politik," ucap Dewi lagi, Minggu.

Dikaitkan dengan isu politik