Siap-Siap, Rajanya Pusat Perbelanjaan di Indonesia Bakal Ekspansi ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Siapa tak kenal PT Pakuwon Jati Tbk?

Rajanya pusat belanja dengan penguasaan area sewa atau net leasable area (NLA) ritel terluas di Indonesia.

Kini, Pakuwon Jati berencana berekspansi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, Pakuwon Jati disebut penguasa pusat belanja, karena Perseroan yang dirintis dan mayoritas sahamnya dimiliki Alexander Tedja ini punya stok NLA seluas 784.000 meter persegi alias 78,4 hektar!

Luas mal ini akan meningkat 13 persen menjadi 884.000 meter persegi pada 2027 mendatang ketika Pakuwon Mall Bekasi, dan sejumlah ekstensi mal eksisting tuntas dibangun.

Tak hanya itu, seluruh dari total mal yang beroperasi tersebut mencatat rerata tingkat okupansi sebesar 94 persen, dan 41 persen di antaranya akan jatuh tempo pada 2027 mendatang.

Selain tengah membangun proyek-proyek dengan gross development value (GDV) triliunan Rupiah yakni superblock Pakuwon Mall Bekasi yang mencakup mal, dua hotel dengan 384 kamar, dan empat menara kondominium, Pakuwon City Mall Phase 3, dan Kota Kasablanka Phase 4, Perseroan juga berancang-ancang membidik Ibu Kota Nusantara atau IKN, di Kalimantan Timur.

Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk Alexander Stefanus Ridwan mengaku Perseroan tengah mengincar IKN sebagai wilayah ekspansi bisnis.

Stefanus memandang IKN dalam jangka panjang merupakan investasi yang bagus.

Selain itu, sebagai salah satu perusahaan pemimpin di sektor properti, Perseroan harus membantu Pemerintah.

"Kami bukan hanya melihat keuntungannya saja. Kami sebagai salah satu dari beberapa perusahaan real estat yang menjadi leader enggak bisa enggak bantu.

Kami harus bantu. Pemerintah juga penting kan. Mungkin awal-awal enggak kenceng.

Tapi dalam jangka panjang, bagus," tutur Stefanus, usai Paparan Publik pekan lalu.

Pakuwon Jati sendiri berencana membangun apa yang selama ini menjadi spesialisasinya yakni properti komersial berupa pusat perbelanjaan dalam konsep pengembangan mixed use development.

Namun, menurut Stefanus, minat Perseroan untuk ikut membangun IKN masih bersifat non disclosure agreement (NDA).