KKB Papua Dalam Masalah, Jokowi Ternyata Punya Upaya Rahasia Bebaskan Pilot Susi Air

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah melakukan usaha keras untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Dilansir dari Tribun Papua, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak berdiam diri terkait kasus tersebut.

Ada upaya ekstra yang dirahasiakan Pemerintah terkait pembebasan Pilot Susi Air, tersebut.

Kendati demikian, Presiden mengaku tak bisa membuka semua hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air.

Ia menegaskan, hingga saat upaya pembebasan masih dilakukan di lapangan.

"Kita ini tidak berdiam ya, kita sudah berupaya dengan sangat ekstra," ujar Jokowi kepada sejumlah awak media.

"Semua sudah kita upayakan dan sedang dikerjakan di lapangan. Tetapi tidak bisa kita buka ya," sambungnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa ia telah telah menggelar rapat internal terkait pembebasan Kapten Philips bersama pimpinan daerah.

"Tadi malam kita sudah rapat internal. Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah soal penyelamatan Pilot Susi Air tak akan melibatkan negara lain.

Mahfud MD mengatakan, masalah tersebut adalah masalah internal dan pemerintah Indonesia bisa menanganinya sendiri tanpa harus melibatkan negara lain.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah menolak semua upaya campur tangan internasional dalam upaya pembebasan pilot Susi Air.

"Ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya nggak boleh melibatkan negara lain.

Ini internal kita dan kita bisa melakukan itu, apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional ke situ," kata Mahfud saat pengarahan pada Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024 di Kuningan Jakarta pada Senin (29/5/2023), seperti dilansir Tribunnews.

"Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet itu, ke PBB ke mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM oleh LSM internasional dan sebagainya yang datang ke kita, nggak," sambung dia.