Temuan LSI Denny JA, Pemilih Anies Baswedan Kompak Tak Setuju Adanya IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mendapati terbelahnya masyarakat Indonesia terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Diketahui, saat ini Pemerintah Jokowi sedang mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

IKN Nusantara direncanakan jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Adapun dalam hasil temuan terbaru LSI Denny JA, terdapat publik yang setuju dan tidak setuju dengan wacana tersebut.

Dilansir dari Tribunnews.com, pada hasil yang dipaparkan oleh Direktur LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas itu, selisih antara yang setuju dengan yang tidak setuju dikatakan tipis, hanya berkisar 4 persen.

"Total publik yang setuju pindah 47,3 persen, tak setuju 43,7 persen, dan tak jawab 9 persen," kata Hanggoro saat menyampaikan hasil surveinya, Senin (10/7/2023).

Dimana dari temua itu, Hanggoro memberikan pertanyaan kepada publik terkait dengan sosok capres yang bakal dipilih sebagai presiden.

Dari total publik yang setuju IKN dipindah, mereka merupakan pemilih Prabowo dengan perolehan suara 39,3 persen.

Selanjutnya, disusul pemilih Ganjar sebesar 37,7 persen dan pemilih Anies sebesar 14 persen.

"Di publik yang setuju pindah ibu kota, Prabowo menang, yang tidak menjawab 9 persen," kata Hanggoro.

Sementara itu, publik yang tidak setuju IKN dipindah, tertinggi merupakan para pemilih Anies Baswedan dengan perolehan 34,3 persen.

Sedangkan, publik yang tidak setuju dengan wacana tersebut dan memilih Prabowo Subianto hanya 24,9 persen dan pemilih Ganjar 32,5 persen.

"Publik yang tak setuju pindah IKN, paling banyak pilih Anies, yang tidak menjawab 8,3 persen," kata Hanggoro.

Dari hasil tersebut, tercatat kalau dominan atau 39,3 persen publik yang sepakat IKN dipindah merupakan pemilih Prabowo.

Sementara, sebanyak 34,3 persen yang menyatakan tidak setuju IKN dipindah merupakan pendukung atau pemilih Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebagai informasi, survei bertajuk 'Pertarungan Capres di 4 Isu: Dari IKN hingga Medsos' ini sendiri dilakukan dalam periode 30 Mei-12 Juni 2023.

Adapun responden yang dilibatkan yakni sebanyak 1.200 orang dengan metode pengumpulan data yakni multi-stage random sampling.

Mekanisme pengumpulan datanya sendiri dengan menggunakan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Sementara, dalam survei ini terdapat margin of error (MoE) kurang lebih 2,9 persen yang dilengkapi dengan riset kualitatif.

Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan ada empat prinsip yang dijunjungnya setiap mengambil kebijakan sebagai penyelenggara negara.

Hal itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal apakah bila Anies terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 akan melanjutkan program pemindahan Ibu Kota Nusantara atau tidak.

Dilansir dari Tribun Sumsel, Anies menuturkan 4 prinsip yang selalu menjadi landasan dasarnya bertindak adalah kesetaraan keadilan, kepentingan umum, ilmu data, dan undang-undang regulasi.

"Kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi, ya harus jalan dong," kata Anies dalam tayangan YouTube program 'Kick Andy Double Check', Senin (19/6/2023).

Anies mengaku kadang bertanya-tanya, mengapa soal IKN terus ditanyakan kepada dirinya apakah akan diteruskan atau tidak bila dia menjadi presiden.

Menurut Anies, program-program yang baik tidak perlu juga kekuatan politik untuk tetap terlaksana, karena semuanya pasti akan jalan dengan sendirinya.

Dia mengatakan, bila program-program itu baik otomatis akan jalan dengan sendirinya, karena kalau dihentikan tentu akan memancing reaksi rakyat.

"Saya selalu sampaikan, (IKN) ini sudah diputuskan undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara," katanya.

Namun begitu, lanjut Anies, di dalam mengalokasikan anggaran untuk IKN tersebut nantinya bila dia diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi presiden, maka tentu ada keputusan-keputusan. (*)