Egianus Kogoya Gigit Jari, Indonesia Tak akan Barter Kemerdekaan dengan KKB Papua

TRIBUNKALTIM.CO - Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri menegaskan tidak ada barter antara Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua wilayah Nduga, Egianus Kogoya dengan negara Indonesia dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens.

Dilansir dari Tribunnews.com, Egianus Kogoya meminta kemerdekaan Papua dari Indonesia sebagai syarat pembebasan Pilot Susi Air.

"Tidak ada barter antara Egianus dengan negara. Egianus merupakan warga negara Indonesia jadi tidak ada barter antara negara yang katanya mau merdeka atau lainnya,” katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (11/7/2023).

“Intinya tidak ada solusi lain selain pilot itu diserahkan," imbuhnya.

Fakhiri juga mengatakan, Egianus tidak bisa memberikan tawaran lain, entah itu tawaran kemerdekaan atau meminta senjata dan amunisi.

"Ini adalah kedaualatan negara, sehingga Egianus tidak bisa memberikan tawaran lain.

Tidak ada tawaran merdeka atau minta senjata dan amunisi. Aparat TNI-Polri tidak berbicara masalah itu," katanya.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan Pilot Susi Air tersebut, Fakhiri mengungkapkan bahwa masih berada di Wilayah Nduga dan dalam kondisi aman.

"Ya masih ada (di Nduga), aman-aman dan sehat," ungkapnya.

Fakhiri menyatakan, hingga saat ini, pihaknya bersama pemerintah daerah juga masih membangun pendekatan terhadap keluarga Egianus untuk menjalin komunikasi langsung dengan Egianus yang membawa pilot asal Selandia Baru tersebut.

Diketahui, Egianus Kogoya membantah pihaknya meminta uang tebusan Rp5 miliar untuk syarat pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens.

Dikutip dari Tribun-Papua.com, ungkapan Egianus Kogoya tersebut disampaikan melalui video yang beredar berdurasi dua menit.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya menyebut, tebusan Rp5 miliar tersebut hanya omong kosong.

Ia juga mengatakan tidak akan menerimauang tersebut, jika nanti diberikan.

Egianus Kogoya menyampaikan, syarat pembebasan Pilot Susi Air tersebut adalah kemerdekaan Papua.