Anies Baswedan Malah Balik Bertanya Saat Ditanya Lanjutkan IKN Nusantara atau Tidak

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia (APEKSI), Bima Arya sempat menanyakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur kepada bakal calon presiden Anis Baswedan yang diusung Partai Nasdem.

Dilansir dari Kompas.com, pertanyaan itu dilontarkan Bima Arya dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas XVI APEKSI dihadiri Wali Kota Se-Indonesia yang digelar di Upperhills Convention Hall Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (13/7/2023).

Anies pun menjawab pertanyaan Bima Arya dengan pertanyaan lagi.

"Kenapa saya ditanyain terus. Kenapa saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM, itu tidak pernah ditanyakan," jawab Anies.

"Tapi, kalau IKN, itu yang selalu ditanyakan.

Sebenarnya dalam bawah sadar kita, pertanyaan sesungguhnya, cukup sampai di situ jawaban saya," kata dia.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto kemudian melontarkan pertanyaan soal Undang-Undang Kota.

"Setuju atau tidak," tanya Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto ini.

"Jangankan soal UU, badannya saja kita tidak punya sekarang.

Kami melihat, kita Indonesia sudah bergerak. Dari negara agraris, maritim yang kawasan terbesarnya adalah prural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak.

Sementara kita tidak punya ke khususan, baik regulasi maupun badan perkotaan.

Kita membutuhkan itu, tapi hati-hati dengan membuat undang-undang," jawab Anis.

Anis mengusulkan, dia akan mengkompilasi semua persoalan.

Dari permasalah-permasalah itu, kemudian disusun roadmap-nya.

"Roadmap itu membutuhkan payung undang-undang. Kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk.

Begitu muncul Undang-Undang, kita tidak bisa berbuat apa-apa," tambah dia.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mendapati terbelahnya masyarakat Indonesia terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Diketahui, saat ini Pemerintah Jokowi sedang mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

IKN Nusantara direncanakan jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Adapun dalam hasil temuan terbaru LSI Denny JA, terdapat publik yang setuju dan tidak setuju dengan wacana tersebut.

Dilansir dari Tribunnews.com, pada hasil yang dipaparkan oleh Direktur LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas itu, selisih antara yang setuju dengan yang tidak setuju dikatakan tipis, hanya berkisar 4 persen.

"Total publik yang setuju pindah 47,3 persen, tak setuju 43,7 persen, dan tak jawab 9 persen," kata Hanggoro saat menyampaikan hasil surveinya, Senin (10/7/2023).

Dimana dari temua itu, Hanggoro memberikan pertanyaan kepada publik terkait dengan sosok capres yang bakal dipilih sebagai presiden.

Dari total publik yang setuju IKN dipindah, mereka merupakan pemilih Prabowo dengan perolehan suara 39,3 persen.

Selanjutnya, disusul pemilih Ganjar sebesar 37,7 persen dan pemilih Anies sebesar 14 persen.

"Di publik yang setuju pindah ibu kota, Prabowo menang, yang tidak menjawab 9 persen," kata Hanggoro.

Sementara itu, publik yang tidak setuju IKN dipindah, tertinggi merupakan para pemilih Anies Baswedan dengan perolehan 34,3 persen.

Sedangkan, publik yang tidak setuju dengan wacana tersebut dan memilih Prabowo Subianto hanya 24,9 persen dan pemilih Ganjar 32,5 persen.

"Publik yang tak setuju pindah IKN, paling banyak pilih Anies, yang tidak menjawab 8,3 persen," kata Hanggoro.

Dari hasil tersebut, tercatat kalau dominan atau 39,3 persen publik yang sepakat IKN dipindah merupakan pemilih Prabowo.

Sementara, sebanyak 34,3 persen yang menyatakan tidak setuju IKN dipindah merupakan pendukung atau pemilih Anies Baswedan sebagai presiden. (*)