IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Indonesia Semester 1 2024, Istana Presiden jadi Simbol

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia pada semester 1, 2024 tahun depan.

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, saat jumpa pers di lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (14/7/2023).

Suahasil menuturkan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari APBN 2023, telah mencapai Rp26 triliun.

Adapun alokasi utama dari anggaran tersebit merujuk pada pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintah atau KIPP IKN.

"Jadi, gedung-gedung dan infrastruktur di pusat pemerintahan itu dibangun dengan uang APBN 2023," ujarnya.

"Dan untuk pengeluarannya itu bertahap, sesuai dengan prioritas yang dijalankan oleh teman-teman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," imbuhnya.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, bahwa pembangunan gedung beserta infrastruktur pemerintahan di wilayah KIPP menjadi hal yang paling utama.

"Karena salah satu inti yang paling ingin dilihat adalah pusat pemerintahan Istana Presiden, yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari Kepala Negara atau Presiden kita," paparnya.

"Dan ini akan terus kita lanjutkan. Karena sesuai undang-undang IKN yang berlaku saat ini, IKN akan pindah statusnya secara resmi pada semester 1 2024," tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen Kemenkeu, yakni terus mendukung pendanaan dalam pembangunan IKN.

"Ini adalah komitmen kita, bahwa sementara kawasan yang lebih besar nanti akan kita bangun dengan sumber dana yang sifatnya blanding, lebih bervariasi, kombinasi," kata Wamenkeu Suahasil.

"Dalam artian antara uang investor, uang dari usaha, terutama APBN untuk kontruksi infrastruktur dan jaringan-jaringan dasarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar IKN semuanya telah berjalan sesuai rencana.

"Jadi kira-kira sekarang untuk IKN tahap 1 sudah progres di kisaran 34-35 persen," ujar Endra ditemui di Tol Cisumdawu, Selasa (11/7).

Endra mencontohkan, pembangunan jalan-jalan kawasan, gedung pemerintahan, Istana Presiden, kantor presiden.

Kemudian kantor menteri koordinator, rumah tapak jabatan menteri sampai hunian pekerja konstruksi di IKN sudah dimulai.

Bahkan ada yang telah rampung yakni hunian pekerja konstruksi IKN.

Endra menyebut, dalam waktu dekat Bendungan Sepaku Semoi akan diresmikan.

Bendungan ini terbilang krusial karena untuk menyuplai kebutuhan air baku di IKN.

Selain itu, Endra menyampaikan, salah satu aspek penting pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan Multi-Utility Tunnel atau MUT untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

Dengan demikian, MUT nantinya akan diisi oleh lintas sektor.

Menurutnya, pengisian MUT oleh lintas sektor merupakan salah satu pekerjaaan yang menjadi perhatian setidaknya hingga tahun 2024.

"(Pembangunan infrastruktur dasar) Tahap 2 memang baru kita mulai lelang-lelang 2023 ini, baru 1 persen atau 2 persen progresnya.

IKN semua on the right track, kita pacu terus," jelas Endra.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dukungan anggaran infrastruktur IKN selama 2020-2023 telah mencapai Rp 36,72 triliun.

Adapun total anggaran dukungan IKN hingga 2024 sebesar Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan.

Pada awal Juni 2023 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai dengan 2023 ini, sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai Rp 24,16 triliun dalam proses konstruksi.

Kemudian, 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun dalam proses lelang. (*)