Bongkar Isi Pertemuan Tertutup Jokowi dan Surya Paloh, Nasdem: Bicara Situasi Kekinian

TRIBUNKALTIM.CO - Mendadak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan tertutup dengan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh.

Pertemuan itupun tak lama setelah partai Nasdem menggelar apel siaga.

Ramai soal pertemuan tertutup tersebut, partai Nasdem akhirnya buka suara soal pertemuan sang Ketua Umum (Ketum) Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui Surya Paloh dan Presiden Jokowi bertemu di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin Senin (17/7/2023).

Disebutkan pertemuan tersebut berlangsung sekira 1 jam.

Pertemuan politis itu tepatnya terjadi setelah Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri pada pagi harinya.

Baca juga: Surya Paloh Sindir Jokowi di Apel Siaga Perubahan Nasdem, Bahas Revolusi Mental: Tenggelam

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, membeberkan soal isi pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi.

Di dalamnya tidak ada kaitan soal reshuffle kabinet.

Hermawi Taslim menegaskan bahwa soal reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Hemawi juga menyebut pertemuan itu garis besarnya terkait silaturahmi politik.

"Ya pertemuan silaturahmi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya."

"Mereka bicara tentang situasi kekinian tapi tidak ngomong soal reshuffle karena itu kan hak prerogatif presiden," katanya dikutip daru tayangan YouTube Kompas TV.

Surya Paloh dan Jokowi disebutkan membahas soal situasi politik terkini.

Hermawi Taslim mengatakan pertemuan itu bukanlah pertemuan mendadak namun sudah diagendakan beberapa waktu yang lalu.

"Sudah sejak beberapa waktu lalu hanya pas harinya sekarang," katanya.

Sebelumnya, Surya Paloh memberikan kritik kepada Presiden Jokowi soal gagasan revolusi mental.

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh saat memberikan orasi politiknya di hadapan ribuan kader NasDem dalam acara Apel Siaga Perubahan, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Dikatakannya gagasan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi belum berjalan secara optimal.

Baca juga: Walikota Makassar Mundur dari NasDem, Tak Sepakat Anies Capres 2024? Surya Paloh Tahu Alasannya

Di sisi lain dirinya menyebut gerakan perubahan yang terus digaungkan koalisi politiknya sebetulnya sejalan dengan gerakan yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Sehingga hal itu menjadi alasan Surya Paloh mendukung Presiden Jokowi kala itu.

"Nah ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara bahwasanya pikiran, gerakan perubahan, yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita," kata Surya Paloh, Minggu (16/7/2023).

Hanya saja, Paloh menilai bahwa hingga kini tujuan yang ditargetkan itu belum seutuhnya terlaksana.

"Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki," tukas Paloh.

PKB Jawab Kritikan Surya Paloh ke Presiden Jokowi

Kritikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menjadi kenyataan menjadi sorotan.

Tak terkecuali partai-partai politik pendukung pemerintahan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai pernyataan Surya Paloh sebagai hal yang wajar. Baginya, Paloh memiliki hak untuk menilai suatu program sudah berhasil atau tidak.

"Bagi Pak Surya Paloh punya hak untuk menilai dan menjatuhkan adjustment apalah berhasil atau belum berhasil. Wajar menurut saya. Dinamika politik," kata Huda saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023) malam.

Lagipula, kata Huda, kekinian Partai NasDem telah memilih jalan untuk tidak lagi sejalan dengan arah Presiden Jokowi.

"Lebih-lebih hari ini beliau ambil pilihan untuk tidak jadi bagian dari arusnya Pak Jokowi saya kira wajar," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI itu menilai bahwa penilaian berhasil atau tidaknya revolusi mental tergantung dari sudut pandang tertentu.

Karena itu, wajar saja jika ada yang menilai program tersebut masih belum sempurna.

"Ya tergantung perspektifnya dimana ya, sudut pandangnya dimana ya. Pasti tidak sempurna, pasti saya kira," pungkasnya.

PDIP Balas Kritik Surya Paloh Soal Revolusi Mental Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan respons pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam agenda Apel Siaga Perubahan (ASP) Partai NasDem, Minggu (16/7/2023).

Hasto menyindir banyaknya kader NasDem yang meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) saat Surya Paloh berpidato.

"(Surya Paloh) menyampaikannya kan ketika pesertanya pada pergi, jadi pesertanya sudah pergi kalau kita lihat monitoringnya," kata Hasto saat ditemui awak media di sela acara Pelatihan Juru Kampanye Ganjar, di Inews Tower, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Bukan Cuma AHY, NasDem Sebut Surya Paloh juga Akan Bertemu dengan Puan Maharani: Sinyal Sudah Ada

Sindiran kedua, Hasto menilai justru program revolusi mental yang dikedepankan Jokowi terhambat karena Partai NasDem.

Dimana, Hasto menyinggung yakni terkait Jaksa Agung periode pertama Presiden Jokowi menjabat yakni HM Prasetyo.

Menurut Hasto, Jaksa Agung yang merupakan kader NasDem itu telah menyalahgunakan instrumen hukum.

"Tetapi dari evaluasi yang dilakukan, salah satu aspek revolusi mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya," kata Hasto.

Saat menyampaikan respons ini, Hasto terlihat sangat geram dengan pernyataan Surya Paloh.

Sejatinya, Hasto mengaku tidak ingin menanggapi pernyataan itu, akan tetapi hal tersebut harus dijawab, sebab menurut dia, Surya Paloh sudah menyerang Presiden Jokowi.

"Tapi PDIP kan tidak mencampuri urusan partai lain hanya ketika ini sudah menyentuh presiden Jokowi ya kami memberikan tanggapan," katanya.

Atas tanggapannya itu, Hasto meminta kepada pihak manapun termasuk Surya Paloh untuk memberikan kanian yang objektif sebelum menyampaikan pidato kepada publik.

Jangan sampai kata dia, sejatinya ada hal yang seharusnya menjadi koreksi di diri sendiri malah sudah terlanjur disampaikan.

"Ya sebaiknya daripada memercik air didulang ke muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan ke kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian yang objektif," tukas dia. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS